Hukum & Kriminal

Prof. Suhandi Cahaya Desak Presiden Prabowo Tegas Atasi Aksi Anarkis dan Lemahnya Penegakan Hukum

×

Prof. Suhandi Cahaya Desak Presiden Prabowo Tegas Atasi Aksi Anarkis dan Lemahnya Penegakan Hukum

Sebarkan artikel ini
Akademisi Prof. Dr. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA

EKSPOSTIMES.COM- Akademisi dan pakar hukum, Prof. Dr. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto harus tampil tegas dalam memimpin bangsa, khususnya dalam merespons gelombang demonstrasi yang berujung anarkis pada 25-30 Agustus 2025.

Kerusuhan tersebut meninggalkan luka mendalam bagi demokrasi Indonesia setelah gedung parlemen dan sejumlah fasilitas umum dibakar massa. Bahkan, beberapa rumah pejabat dijarah, hingga menyasar barang-barang pribadi. Insiden serupa di berbagai daerah juga menelan korban jiwa.

“Demonstrasi sah-sah saja, tapi jangan anarkis. Jangan menghancurkan dan menjarah aset negara maupun milik pribadi. Namun, fakta di lapangan ada pihak-pihak yang mengendalikan aksi itu, sehingga berpotensi menimbulkan sentimen negatif,” ujar Prof. Suhandi Cahaya, Selasa (2/9).

Menurutnya, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dinilai setengah hati dalam menghadapi aksi brutal tersebut.

“Kalau mau melindungi rakyat, aparat harus berani bertindak tegas. Jangan hanya berbicara setelah kejadian,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya kualitas legislator di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum.

“Bagaimana mau membuat undang-undang yang berkualitas kalau SDM-nya tidak mumpuni? Mutu dan kualitas anggota DPR kita sangat memprihatinkan,” ungkapnya.

Prof. Suhandi membandingkan kondisi saat ini dengan era Presiden Soeharto yang menurutnya berhasil menjaga stabilitas tanpa terjadi aksi anarkis skala besar. Ia menilai, kepemimpinan Presiden Prabowo harus mampu menegakkan wibawa negara sekaligus melindungi rakyat dari ancaman apapun.

“Prabowo perlu memperkuat intelijen agar potensi kerusuhan dapat diantisipasi lebih dini. Jangan sampai kejadian 1998 terulang kembali di 2025 ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya reformasi moral dan etika di tubuh kepolisian serta penataan ulang perilaku pejabat negara yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat.

“Demokrasi di Indonesia memang sulit ditata karena faktor pendidikan dan keragaman suku bangsa. Tapi kepemimpinan yang tegas dan berwibawa bisa membawa rakyat hidup aman dan tenteram,” pungkasnya. (lian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sbobet

INDOBET365

LALIGA365

pokerqq online

SBET11

slot gacor

yy4d