EKSPOSTIMES.COM- Maraknya aksi premanisme berkedok ormas kini menjadi sorotan tajam pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan geram dan langsung menginstruksikan penindakan tegas tanpa kompromi terhadap kelompok-kelompok yang mengganggu ketertiban dan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif.
Pernyataan keras itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).
“Kita juga resah. Tak bisa dibiarkan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Ini meresahkan pengusaha dan mengganggu roda ekonomi,” ujarnya tegas.
Sebagai respons cepat, pemerintah resmi membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan pada Selasa (6/5/2025). Satgas ini akan langsung bergerak menindak kelompok-kelompok yang kerap melakukan pemalakan, intimidasi, dan pemerasan terhadap pelaku usaha di berbagai daerah.
“Kalau masih bisa dibina, kita bina. Tapi kalau sudah melanggar hukum, tidak ada ampun. Penindakan akan dilakukan sesuai aturan,” tambah Prasetyo.
Satgas ini bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), dan melibatkan kementerian/lembaga terkait seperti Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, hingga BIN.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa aksi-aksi premanisme bertopeng ormas telah menciptakan ketakutan di kalangan pengusaha, terutama UMKM dan investor lokal. Ia menyebut praktik seperti ini sebagai “hama” yang menggerogoti semangat wirausaha dan merusak citra iklim investasi nasional.
“Satgas ini akan bergerak masif. Semua laporan masyarakat akan ditindaklanjuti. Tidak boleh ada ormas yang merasa kebal hukum,” tegas Tito.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi legalitas terhadap ormas-ormas yang tidak berbadan hukum atau terbukti melanggar peraturan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran serius, pembubaran bisa menjadi opsi yang diambil.
Baca Juga: Premanisme Ancam Iklim Investasi, Media Internasional Soroti Ketidakamanan di Indonesia
“Kita tidak anti-ormas. Tapi ormas yang menyimpang harus ditertibkan. Demi ketertiban umum dan keamanan investasi,” kata Prasetyo.
Langkah strategis ini tak hanya ditujukan untuk melindungi dunia usaha, tapi juga untuk memastikan keamanan masyarakat dari tindakan semena-mena kelompok tertentu. Pemerintah menyerukan kepada publik agar aktif melaporkan aksi premanisme berkedok ormas kepada aparat penegak hukum terdekat. (tim)
