EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya kepada ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan langkah strategis. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditempatkan di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk membantu operasional lembaga ekonomi rakyat itu.
“Tidak ada gaji bulanan bagi pengurus koperasi. Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan awak media.
Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah pesan kuat bahwa negara hadir untuk menyejahterakan rakyat dari akar rumput. Di tengah semangat perayaan kemerdekaan, pemerintah ingin membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi dimulai dari desa.
Baca Juga::Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN, Hadi: CPNS Rampung Juni, PPPK Selesai Oktober 2025
Zulkifli mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengajukan dua hingga tiga orang PPPK agar bisa ditempatkan di Kopdes Merah Putih. Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 500 ribu orang yang berpotensi diangkat menjadi PPPK.
“Para bupati bisa ajukan orang untuk kopdes. Kalau ada 1.000 koperasi desa, berarti kita butuh sekitar 2.000 PPPK,” jelasnya.
Kopdes Merah Putih adalah koperasi desa yang dibentuk berdasarkan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pendekatan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga::Kemensos Rekrut 1.554 Guru untuk Sekolah Rakyat, Utamakan Lulusan PPG
Zulkifli menegaskan, kehadiran PPPK akan membuat koperasi desa lebih kuat secara operasional karena tak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggaji pegawai.
“Ajukan nanti ditempatkan di kopdes, negara yang bayar, sehingga koperasi tidak keluar uang,” tegasnya.
Ia menambahkan, koperasi merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Karena itu, dukungan terhadap koperasi tidak boleh setengah hati.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi peluncuran 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah. Menurutnya, ini adalah langkah monumental dalam memperkuat struktur ekonomi desa.
“Kami mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo. Namun, tata kelola yang baik menjadi syarat mutlak agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (22/7).
Ia menyoroti pentingnya pengelolaan dana yang transparan, regulasi yang kuat, dan mitigasi terhadap risiko kebocoran anggaran. Misbakhun juga menekankan perlunya ekosistem finansial yang sehat untuk menopang koperasi agar tidak sekadar bertahan karena suntikan dana awal.
Inpres No. 9/2025 menyebutkan empat sumber pendanaan utama bagi Koperasi Merah Putih: APBN, APBD, Dana Desa, serta sumber sah lainnya. Misbakhun menyarankan agar skema pendanaan lanjutan melibatkan LPDB, KUR khusus koperasi, serta sinergi dengan BUMN dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Koperasi ini harus mandiri dan berdaya saing. Jangan hanya hidup karena subsidi, tapi tumbuh karena ekosistem yang mendukung,” pungkasnya. (*/tim)
