EKSPOSTIMES.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa penerimaan pajak pada tahun 2024 berada di bawah target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp1.988,9 triliun dalam UU APBN 2024, realisasinya hanya mencapai Rp1.932,4 triliun.
“Penerimaan pajak memang menghadapi tekanan sepanjang 2024,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Meski gagal mencapai target awal, Sri Mulyani menegaskan bahwa pencapaian tersebut tetap lebih baik dibandingkan proyeksi pada laporan semester (lapsem), yang memperkirakan penerimaan hanya mencapai Rp1.921,9 triliun.
“Kita berhasil recover. Dari yang sebelumnya diproyeksikan Rp1.921,9 triliun, kita mampu membalikkannya menjadi Rp1.932,4 triliun. Meskipun tidak sesuai target awal, ini tetap menunjukkan peningkatan,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menyoroti bahwa capaian pajak tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, yang mencatat penerimaan sebesar Rp1.867,9 triliun.
Namun, ia menyebut bahwa tekanan ekonomi global dan penurunan harga komoditas menjadi faktor utama yang membebani penerimaan pajak tahun ini.
“Pada 2023, kita menikmati lonjakan besar dari boom komoditas. Namun, di 2024, harga komoditas mengalami penurunan signifikan, sehingga memengaruhi penerimaan pajak,” jelasnya.
Walaupun penerimaan pajak tak memenuhi target, total pendapatan negara tahun 2024, yang mencakup pajak, bea cukai, dan PNBP, berhasil melampaui target APBN sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan realisasi mencapai Rp2.842,5 triliun.
“Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat kondisi ekonomi yang penuh tantangan,” tambah Sri Mulyani.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi sektor pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
“PPh badan mengalami kontraksi yang cukup signifikan akibat turunnya profitabilitas di sektor pertambangan, seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit, yang tertekan oleh volatilitas harga komoditas,” ungkap Anggito.
Meski demikian, ia menyebut bahwa penerimaan dari pajak yang bersifat transaksional, seperti pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), dan aktivitas ekonomi retail, masih tumbuh cukup baik dengan angka double digit.
Sri Mulyani menutup penjelasannya dengan menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus melakukan reformasi perpajakan.
“Reformasi perpajakan akan terus kami dorong, dengan tetap mendengarkan masukan dari masyarakat untuk merespons setiap tantangan secara positif,” pungkasnya. (cnn)
