EKSPOSTIMES.COM – Di tengah pusaran ketidakpastian global yang kian mencekam, mulai dari perubahan iklim, tensi geopolitik hingga gejolak pasar, pemerintah Indonesia justru menegaskan arah baru. Memperkuat komitmen pada penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Langkah ini dipandang bukan sekadar jargon, melainkan fondasi untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus menyiapkan Indonesia menembus standar global.
Ketahanan perekonomian Indonesia memang teruji. Data kuartal II-2025 menunjukkan pertumbuhan 5,12% (yoy), sementara sepanjang Semester I-2025 tumbuh 4,99% (yoy). Pertumbuhan ini diperkuat inflasi yang terkendali dan peningkatan PMI Manufaktur.
“Kalau kita bicara penerapan ESG, kita bicara masa depan. Ini akan jadi area penting, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam forum Katadata SAFE 2025, Rabu (10/9).
Tak berhenti di angka makro, pemerintah juga melihat capaian konkret di lapangan. Hasil Katadata ESG Index menunjukkan sektor perkebunan serta energi dan pertambangan menempati nilai tertinggi dalam kepatuhan terhadap indikator ESG. Fakta ini kian menarik karena kedua sektor tersebut menjadi tumpuan ekspor nasional. Artinya, penguatan standar keberlanjutan tidak hanya menjaga reputasi, tetapi juga menyokong devisa negara.
Pemerintah pun menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan inklusif. Tidak cukup hanya mencatat angka pertumbuhan tinggi, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial, menekan kemiskinan ekstrem, dan memperluas lapangan kerja.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Tegaskan Tiga Mandat Presiden untuk Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur
“Kejadian sosial beberapa hari ini memberi sinyal. Isu sosial harus kita balance bersama dunia usaha, akademisi, dan media, agar tidak memicu gejolak di kemudian hari,” ujar Susiwijono menyinggung konteks situasi nasional yang tengah dinamis.
Isu lingkungan pun menjadi sorotan tajam. Indonesia menargetkan penurunan emisi yang ambisius baik di tingkat nasional maupun global. Komitmen ini diperkuat lewat pembiayaan hijau, proyek pengurangan emisi, hingga partisipasi dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam pandangan pemerintah, integrasi ESG tidak hanya alat menjaga planet, tetapi juga strategi memperkokoh daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang ketat.
Tak kalah strategis, pemerintah kini menapaki jalur aksesi menuju OECD, proses yang biasanya memakan 5–8 tahun. Namun, Indonesia menegaskan tekad untuk memangkas waktu itu, mengejar standar tata kelola global dalam tempo lebih cepat.
“Ini pijakan penting agar tata kelola kita makin optimal sesuai standar internasional,” tegas Susiwijono.
Untuk menopang transisi ini, berbagai stimulus domestik juga digelontorkan. Bantuan sosial, subsidi, hingga insentif industri padat karya terus dipacu guna menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama ekonomi nasional.
Pesan akhirnya jelas: pemerintah tidak sekadar bicara pertumbuhan, melainkan pertumbuhan yang hijau, inklusif, dan berdaya saing. ESG bukan pilihan, melainkan keharusan jika Indonesia ingin bertahan dan berjaya dalam lanskap global yang penuh gejolak. (Lian)
