EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dengan mengembangkan smart government, bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan harus bersifat terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau citizen-centric.
“Transformasi digital memungkinkan pemerintah hadir kapan saja dan di mana saja untuk melayani masyarakat. Indonesia sedang mengembangkan portal layanan publik dalam satu platform terpadu yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar membagi layanan berdasarkan birokrasi instansi,” ujar Rini saat menjadi keynote speaker dalam forum Digital Creative Leadership Forum 2025, Kamis (13/02/2025).
Rini menjelaskan bahwa integrasi layanan digital tidak hanya soal sistem, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi warga. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan konsep ‘moments of life’, yang mencakup perjalanan hidup manusia dari lahir hingga tutup usia.
“Dengan pendekatan ini, layanan digital pemerintah akan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Transformasi ini mencakup berbagai layanan, mulai dari interaksi antar instansi pemerintah, layanan bagi pegawai negeri, layanan bagi masyarakat, hingga layanan bagi dunia usaha. Jika berjalan optimal, transformasi digital ini diyakini mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
Dalam forum yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menggarisbawahi lima pilar utama transformasi digital. Pilar-pilar tersebut meliputi pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan terjangkau, teknologi pemerintahan digital yang citizen-centric dan terpadu, ekosistem serta industri digital yang adaptif dan inovatif, pengawasan ketat terhadap ruang digital, terutama bagi generasi muda, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat luas.
Meutya menekankan bahwa regulasi tegas segera disusun untuk memastikan keamanan digital bagi anak-anak dan orang tua. Pemerintah juga akan meningkatkan penegakan hukum terhadap penyebar konten berbahaya serta memperkuat pengawasan ruang digital.
“Kita harus menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh. Saya mengajak seluruh masyarakat dan media untuk bersama-sama menjaga ruang digital agar lebih sehat dan terlindungi,” pungkasnya. (Kepor)
