EKSPOSTIMES.COM- Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD kembali menguat setelah digelindingkan Partai Golkar dan disambut Presiden Prabowo Subianto. Di tengah derasnya arus dorongan itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih mengedepankan rem ketimbang gas.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Bandung, Minggu (7/12), mengatakan partainya tengah membuka ruang kajian luas sebelum menentukan sikap.
“Setiap sistem punya plus-minus. PDI Perjuangan mencari mana yang betul-betul memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya, menanggapi pertanyaan wartawan.
Menurut Hasto, PDIP sedang meneliti dua model, yaitu Pilkada langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD. Kajian itu, kata dia, diarahkan untuk memastikan legitimasi pemimpin daerah tidak melemah dan kualitas demokrasi tidak tergerus.
Ia mengingatkan, inti dari Pilkada bukan terletak pada mekanisme teknisnya, melainkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.
“Yang terpenting adalah kepala daerah mampu mengambil keputusan politik yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan,” ujar Hasto.
Ia juga menyebut konstitusi sebagai rambu utama.
“Suasana kebatinan konstitusi mengamanatkan pemilu yang jujur dan adil. Itu yang kami buka dan kaji. Yang kami cari peningkatan kualitas demokrasi,” katanya.
Hasto mengakui alasan di balik munculnya wacana pemilihan lewat DPRD tidak sepenuhnya keliru. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut Pilkada langsung menciptakan biaya politik yang “begitu besar”, mulai dari ongkos kampanye, konsolidasi, hingga komunikasi politik yang kerap menjadi pintu masuk korupsi bagi kepala daerah.
“Ini salah satu alasan yang kami pahami. Semua ini akan dibahas dalam Rakernas awal tahun depan,” tutur Hasto.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung pada dasarnya dirancang untuk memberi dasar legitimasi yang kuat. Jabatan lima tahunan, kata dia, membutuhkan dukungan rakyat secara langsung untuk menjaga stabilitas politik daerah.
Gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali menyeruak saat Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia berbicara di perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12). Ia menyebut mekanisme DPRD lebih efisien dan mengurangi “kepusingan” kontestasi.
Presiden Prabowo yang hadir di panggung yang sama memberi anggukan politik.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, kenapa tidak sekalian memilih gubernur dan bupati? Selesai,” ujar Kepala Negara.
PDIP belum menentukan posisi final. Namun nada Hasto memberi sinyal bahwa partainya tidak ingin terburu-buru mengikuti arus. Kajian internal akan digelar pada Rakernas awal tahun depan, sebelum partai memutuskan apakah mempertahankan Pilkada langsung atau mengikuti usulan pemilihan lewat DPRD. (cnn)
