EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto membuka kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gagasan tersebut ia sampaikan saat menghadiri perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12), merespons tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pilkada langsung.
Prabowo menyebut usulan itu berangkat dari pandangan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat menjadi alternatif untuk menekan ongkos politik.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujarnya dalam pidato.
Ia menilai sistem serupa telah diterapkan di sejumlah negara dengan pengeluaran politik yang lebih rendah.
“Malaysia melaksanakan itu, India juga. Inggris, Kanada, Australia, negara-negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” kata Prabowo.
Selain soal biaya, Prabowo menekankan pentingnya konsolidasi politik setelah proses pemilihan. Menurut dia, demokrasi Indonesia harus menonjolkan nilai gotong royong begitu kontestasi berakhir.
“Persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil Lahadalia mengulangi pandangannya mengenai perlunya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Menurut dia, evaluasi internal Golkar menunjukkan mekanisme ini dapat mengurangi ketergantungan kandidat pada biaya besar selama proses pencalonan.
“Banyak pro dan kontra, tapi setelah dikaji, lebih baik memang melalui DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” ujarnya.
Bahlil menilai Indonesia perlu merumuskan model demokrasi yang lebih sesuai dengan kondisi nasional. Ia menekankan pentingnya mengurangi praktik politik uang dan mendorong sistem yang lebih efisien.
“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” kata Bahlil.
Wacana pilkada melalui DPRD sebelumnya muncul dalam beberapa periode, namun selalu memunculkan perdebatan soal representasi publik dan ruang partisipasi warga. Pernyataan Prabowo dan Bahlil ini diperkirakan akan kembali memicu diskusi luas mengenai arah desain demokrasi Indonesia ke depan. (cnn)
