EKSPOSTIMES.COM- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak di pedesaan, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan adanya program ini, dana desa bisa meningkat drastis, dari Rp1,1 miliar menjadi Rp6 hingga Rp8 miliar per tahun per desa.
“Dana desa saat ini sekitar Rp1,1 miliar per desa per tahun, tapi dengan program Makan Bergizi Gratis, kita bisa menaikkannya menjadi Rp6 hingga Rp8 miliar per desa,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis.
Luhut menekankan bahwa tambahan dana ini akan membuat perekonomian desa semakin efisien dan meningkatkan skala aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan perputaran uang yang lebih besar di desa, kesejahteraan warga juga diprediksi meningkat.
“Bisa Anda bayangkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh ini. Perputaran ekonomi di desa tentu akan lebih efisien dan berdampak luas,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa program MBG bukan hanya sekadar bantuan makanan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kesetaraan bagi masyarakat di 74 ribu desa di seluruh Indonesia.
“Banyak yang tidak menyadari bahwa MBG ini bukan hanya soal makan, tetapi juga tentang kesetaraan. Program ini mencakup 74 ribu desa, yang artinya menyentuh sebagian besar wilayah di Tanah Air,” ujar Luhut.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan diperketat. Ia memastikan oknum kepala desa (kades) yang menyalahgunakan dana desa akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
“Kami serius. Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar kasus penyalahgunaan dana desa segera ditindak. Jangan sampai ada penyimpangan, terutama dengan meningkatnya alokasi dana desa ke depan,” kata Yandri, Selasa (4/2), di Kantor Kemendes PDT, Jakarta.
Ia juga menekankan bahwa tindakan tegas ini bertujuan memberikan efek jera bagi para kepala desa agar dana yang turun benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ini harus jadi pembelajaran bagi kepala desa lainnya. Mereka harus taat dan patuh dalam menggunakan dana desa, karena ini menyangkut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Yandri.
Dengan lonjakan anggaran yang signifikan, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan tidak menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab. Jika pengawasan berjalan ketat, maka program MBG bisa menjadi titik balik bagi pembangunan desa dan perekonomian nasional. (red)
