EKSPOSTIMES.COM – Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digadang-gadang pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi desa, justru dinilai bermasalah di Kabupaten Konawe Utara. Sejumlah BUMDes mati suri, usaha tidak berjalan, bahkan ada dugaan menjadi lahan penyalahgunaan anggaran.
Kondisi inilah yang mendorong DPW LSM LACAK mendesak Inspektorat Kabupaten Konawe Utara agar membuka hasil pemeriksaan BUMDes periode 2017–2024 secara transparan. Menurut LACAK, sikap tertutup Inspektorat menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada temuan besar yang sengaja “disembunyikan”.
Ketua DPW LSM LACAK, Suhardin, menegaskan lembaga pengawas itu jangan hanya menjadi simbol tanpa keberanian.
Baca Juga: Ketua LSM Ditangkap Usai Peras Perusahaan Limbah Rp 400 Juta
“Kalau Inspektorat bekerja serius, harusnya publik sudah tahu berapa BUMDes yang sehat dan berapa yang bermasalah. Kenyataannya, sampai hari ini tidak ada laporan terbuka. Jangan-jangan hasil pemeriksaan sengaja ditahan karena ada kepentingan tertentu,” ucapnya dengan nada tinggi.
Menurut Suhardin, dana BUMDes adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Publik berhak tahu! Kalau Inspektorat menutup hasil pemeriksaan, berarti sama saja melindungi oknum kepala desa yang nakal. Itu artinya Inspektorat gagal menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Hasil investigasi lapangan LSM LACAK mengungkap sejumlah fakta mencengangkan. Tidak sedikit BUMDes di Konawe Utara yang hanya berwujud papan nama tanpa aktivitas usaha. Ada yang laporan keuangannya tidak jelas, ada pula yang diduga fiktif.
“Kami sudah turun langsung. Banyak BUMDes yang terbengkalai, tidak ada kegiatan. Lalu, ke mana dana yang sudah digelontorkan miliaran rupiah? Ini harus dijawab Inspektorat secara terbuka,” kata Suhardin.
LACAK mendesak agar hasil audit segera dipublikasikan. Jika tidak, mereka mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi.
“Kami beri peringatan, kalau dalam waktu dekat Inspektorat tidak terbuka, kami akan laporkan langsung ke BPK dan KPK. Jangan biarkan uang desa jadi bancakan. Kalau Inspektorat tidak berani, lebih baik bubarkan saja lembaga ini,” tandas Suhardin.
Dengan sikap keras ini, LSM LACAK menegaskan akan terus berada di garis depan mengawal dana desa, memastikan BUMDes benar-benar menjadi sarana kesejahteraan masyarakat, bukan sarang korupsi terselubung. (Muh Sulkarnaim Pagala)
