EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah resmi menjamin perlindungan sosial bagi sekitar 1,2 juta pekerja dapur yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lewat kolaborasi strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, negara menggelontorkan Rp20,16 miliar per bulan demi memastikan para pekerja di lini depan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia ini terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
“Semua pekerja dapur MBG kini resmi terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Negara yang bayar, bukan potong dari gaji pekerja,” tegas Dedek Prayudi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (24/4).
Berbeda dari skema perlindungan tenaga kerja pada umumnya, seluruh premi jaminan MBG dibayar penuh oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Artinya, tak ada potongan satu rupiah pun dari penghasilan pekerja.
Baca Juga: Begini Cara Mudah Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Secara Online, Cepat dan Praktis!
Premi per pekerja ditetapkan sebesar Rp16.800 per bulan. Dengan estimasi 1,2 juta tenaga kerja, anggaran perlindungan sosial ini menembus angka Rp20 miliar setiap bulan. Perlindungan mencakup biaya medis akibat kecelakaan kerja hingga santunan kematian, termasuk biaya pendidikan anak hingga lulus S1 bila pekerja meninggal saat bertugas.
Program MBG bukan hanya soal makan sehat, ini adalah program pembangunan ekonomi rakyat. Targetnya, pada Mei 2025, akan beroperasi 1.533 dapur MBG di seluruh Indonesia. Dengan asumsi satu dapur mempekerjakan 40–50 orang, lebih dari 75.000 tenaga kerja langsung terserap sejak awal peluncuran.
Tak hanya membuka lapangan kerja, dapur MBG juga akan menjadi simpul ekonomi lokal, karena bahan bakunya berasal dari petani dan produsen dalam negeri.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi ketiga: menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperkuat ekonomi rakyat berbasis ekonomi sirkular.
“Ekspansi dapur MBG akan mendorong tumbuhnya UMKM dan ekonomi komunitas. Ini bukan cuma soal makanan, tapi pembangunan manusia dan daerah,” kata Dedek.
Ada insentif khusus bagi pengelola dapur yang mempekerjakan tenaga tetap usia 18–24 tahun. Pemerintah memberikan subsidi premi bagi kelompok usia ini untuk mendukung pengalaman kerja produktif generasi muda di sektor pelayanan publik.
Dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan penuh dari negara, Program Makan Bergizi Gratis kini menjelma menjadi strategi nasional yang menyatukan pemenuhan gizi, pembangunan SDM, dan penguatan ekonomi lokal.
(tim)
