EKSPOSTIMES.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam sesi dialog Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Presiden menyebut telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, hingga Ketua Dewan Energi Nasional, untuk menghapus segala bentuk kuota impor yang dinilai dapat menghambat kelancaran distribusi dan perdagangan nasional.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas,” ujar Presiden dalam forum yang dihadiri sejumlah tokoh ekonomi dan pelaku usaha nasional.
Presiden Prabowo menekankan bahwa selama ini mekanisme kuota impor telah menimbulkan ketimpangan karena hanya memberikan izin kepada segelintir pelaku usaha tertentu. Hal ini, menurutnya, tidak adil dan berpotensi menciptakan praktik monopoli dalam sektor perdagangan barang strategis, seperti pangan.
“Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Lebih jauh, kebijakan penghapusan kuota impor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merampingkan birokrasi dan menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif. Presiden menegaskan pentingnya keberadaan pengusaha dalam perekonomian nasional sebagai pencipta lapangan kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Rupiah Berfluktuasi, Menko Airlangga Yakinkan Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” tutur Prabowo.
Salah satu komoditas yang disorot langsung oleh Presiden adalah daging, yang selama ini pengaturannya masih sangat ketat dan hanya terbatas pada beberapa importir tertentu. Presiden menginstruksikan agar pintu impor dibuka lebih lebar dan tidak diskriminatif.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok. Kita harus percaya pada pasar,” tegasnya.
Tak hanya soal kuota, Presiden Prabowo juga menyinggung praktik-praktik penyimpangan seperti penyelundupan dan hambatan di sektor kepabeanan yang kerap dikeluhkan oleh pelaku usaha. Ia memberikan perhatian serius dan meminta para pelaku usaha tidak segan melaporkan setiap temuan di lapangan.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan, kita bertindak,” ujarnya sambil menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam sistem perdagangan nasional.
Presiden menyampaikan bahwa arah kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan kompetitif di pasar, serta mendorong Indonesia untuk memiliki sistem perdagangan yang terbuka namun tetap diawasi secara akuntabel.
Langkah Presiden ini mendapat sambutan positif dari sejumlah pelaku industri dan asosiasi dagang yang hadir dalam acara tersebut. Mereka menilai kebijakan penghapusan kuota dapat membuka iklim persaingan sehat dan memperkecil celah permainan harga serta praktik kartel.
Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti instruksi Presiden melalui regulasi teknis dan reformasi tata niaga impor, terutama untuk komoditas pangan, bahan baku industri, dan produk strategis lainnya. (*/Red)
