EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna merealisasikan program ambisius pembangunan tiga juta rumah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah skema pembiayaan yang akan digunakan untuk mengeksekusi program tersebut.
Menteri Pemukiman dan Perumahan, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pembahasan intensif mengenai hal ini telah dilakukan dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Gubernur Bank Indonesia, serta Direktur Utama bank-bank Himbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini.
“Hasil kerja sama ini akan diperuncing dan difinalisasi oleh tim teknis pada Kamis (20/2/2025), agar semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan yang baik, contoh sinergi antara otoritas fiskal, moneter, pemerintah, dan Bank Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa program pembangunan tiga juta rumah berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BI berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor perumahan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan BI adalah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan.
“Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan ini, kami meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial dari 4% menjadi 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yang salah satunya akan diarahkan ke sektor perumahan,” ungkap Perry.
BI juga berkomitmen untuk terus mengeksplorasi kebijakan tambahan guna memperkuat program pemerintah, termasuk di sektor hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa negara akan memberikan dukungan fiskal guna mempercepat implementasi program ini. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah alokasi dana Rp18 triliun dalam APBN 2025 melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kami mendukung dan mencari berbagai instrumen yang dapat dioptimalkan. Sudah ada beberapa opsi yang nanti akan difinalkan oleh tim teknis. Kami optimis program ini dapat ditingkatkan skalanya untuk mencapai target tiga juta rumah,” ujar Sri Mulyani.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Bapak Presiden memiliki visi besar agar perumahan rakyat benar-benar dapat diwujudkan sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Ini juga menjadi solusi atas backlog perumahan yang selama ini cukup panjang,” kata Erick.
Ia juga membuka peluang agar program ini tidak hanya berfokus pada perumahan rakyat, tetapi juga mencakup perumahan komersial dengan melibatkan sektor swasta.
“Besok tim teknis akan merumuskan detailnya, namun ada beberapa improvisasi yang tengah digodok, termasuk potensi keterlibatan perumahan komersial,” tutupnya. (tim)
