EKSPOSTIMES.COM- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Langkah ini bertujuan agar kebijakan hunian berimbang dapat segera berjalan efektif.
“Kita akan segera melaksanakan ini, dan kami sudah bersurat ke Presiden RI,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/1/2025).
Sebagai tindak lanjut, Ara telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI pada 22 Januari 2025, terkait pembentukan BP3. Selain itu, ia juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan BP3, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur.
BP3 akan menjadi lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Organisasi ini terdiri dari tiga unsur utama: Dewan Pembina, Badan Pelaksana, dan Dewan Pengawas.
Selain percepatan pembentukan BP3, kebijakan ini juga menegaskan bahwa Rumah Umum hanya boleh dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini guna memastikan asas manfaat serta akses perumahan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan hunian berimbang sendiri mewajibkan pengembang perumahan untuk membangun kawasan hunian dengan komposisi seimbang, yakni satu rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana (1:2:3).
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. (tim)
