EKSPOSTIMES.COM- Mulai 1 Januari 2024, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat dari 11 persen menjadi 12 persen.
Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menetapkan kenaikan PPN dilakukan secara bertahap.
Tarif 11 persen diberlakukan sejak 1 April 2022, dan kenaikan berikutnya ditetapkan awal tahun depan.
Namun, rencana ini memicu kontroversi. Kelompok oposisi, termasuk PDIP, mahasiswa, dan warganet melalui petisi daring, menyuarakan penolakan dengan alasan kenaikan ini dapat memberatkan rakyat.
R Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, kenaikan PPN adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mengembalikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk yang jauh lebih besar.
“Pendapatan negara dari kenaikan PPN ini akan digunakan untuk rakyat, dalam berbagai bentuk manfaat yang jumlahnya berlipat-lipat,” ujar Haidar Alwi pada Minggu (29/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan jangka panjang, tetapi juga mendanai program-program langsung seperti makan siang bergizi, bantuan sosial, dan insentif berupa diskon listrik hingga subsidi perumahan.
Selain itu, Haidar menekankan bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, angkutan umum, serta jasa keuangan tetap bebas dari PPN. Pemerintah juga menanggung PPN untuk barang tertentu, seperti minyakita dan gula industri.
PENOLAKAN YANG WAJAR, EDUKASI JADI KUNCI
Haidar mengakui adanya resistensi terhadap kebijakan ini sebagai sesuatu yang lumrah. Namun, ia optimistis bahwa melalui sosialisasi dan edukasi, masyarakat akan memahami manfaat kebijakan tersebut.
“Penolakan itu biasa, terutama dari oposisi seperti PDIP. Mereka dulu mendukung UU ini saat berkuasa, termasuk kenaikan dari 10 persen ke 11 persen pada 2022. Sekarang menolak karena berubah posisi sebagai oposisi,” ujarnya.
Haidar juga menyoroti narasi negatif yang mencoba menciptakan ketakutan di masyarakat.
“Ada yang bilang kenaikan PPN ini akan membebani rakyat, tapi fakta di lapangan menunjukkan ekonomi tetap bergeliat. Tempat wisata penuh, kafe ramai, dan gadget tetap laku. Ini bukti bahwa daya beli masyarakat tidak serendah yang dikhawatirkan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Haidar mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah.
“Mari kita melihat kebijakan ini dengan kepala dingin. Tujuannya adalah untuk kita semua,” tutupnya. (rizky)
