EKSPOSTIMES.COM- PDI Perjuangan menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kembali mengemuka di kalangan elite partai politik. Skema tersebut dinilai memangkas hak politik warga dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan publik.
Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan, pilkada langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat reformasi. Karena itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
“Pilkada langsung adalah bentuk keterlibatan rakyat yang nyata. Pilkada melalui DPRD justru mengebiri hak politik rakyat,” kata Guntur dalam pernyataan video yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/1).
Menurut Guntur, wacana tersebut juga tidak relevan dengan agenda kebangsaan saat ini. Ia mengingatkan bahwa Pilkada berikutnya masih akan digelar pada 2031, sehingga pembahasan perubahan mekanisme dinilai terlalu dini.
Ia mempertanyakan prioritas partai-partai politik yang mengangkat isu Pilkada DPRD di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera.
“Kenapa energi politik tidak diarahkan untuk membantu penanggulangan bencana? Mengapa justru membicarakan pengambilan hak politik rakyat yang masih jauh pelaksanaannya?” ujar Guntur.
Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikannya dalam pidato peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Sebelumnya, gagasan serupa juga disuarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.
Sejumlah partai di DPR yang diketahui mendukung wacana tersebut antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem. Partai Demokrat menyatakan penolakan, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mengkaji usulan tersebut.
Perdebatan mengenai mekanisme Pilkada menambah daftar isu krusial reformasi politik yang kembali dipersoalkan, di tengah tuntutan publik akan penguatan demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan. (cnn)
