EKSPOSTIMES.COM- Suasana rapat pembahasan APBD 2025 di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memanas ketika Louis Carl Schramm, anggota legislatif, menyampaikan kritik tajam terkait pengelolaan dana hibah.
Sorotannya terutama tertuju pada penurunan anggaran di sektor pendidikan, yang dinilai bertolak belakang dengan prioritas utama dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam forum Badan Anggaran DPRD Sulut, Louis mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengurangan anggaran pendidikan.
“Dari pagu awal sebesar Rp 1,195 triliun, kini hanya tersisa Rp 1,132 triliun. Ini ironis, mengingat pendidikan adalah prioritas utama yang harus dijaga,” ujarnya, Senin (25/11/2024).
Ia juga menyoroti program pemerintah pusat yang telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk penyediaan makanan dan minuman bergizi gratis bagi siswa. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya mendukung penuh program ini dengan meningkatkan anggaran fisik untuk fasilitas sekolah, bukan justru memangkasnya.
“Saya berharap pemerintah daerah lebih serius mengawal program ini. Jangan hanya berbicara soal komitmen tanpa diikuti aksi nyata,” tegas politisi Gerindra ini.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar penyaluran dana hibah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Harus sesuai prosedur, by name by address. Jangan sampai ada celah yang membuat pihak-pihak terkait berurusan dengan penegak hukum,” ungkapnya, merujuk pada potensi penyalahgunaan dana hibah di masa lalu.
Louis menekankan pentingnya alokasi dana hibah yang proporsional dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulut.
“Ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi soal masa depan anak-anak kita dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah,” pungkasnya. (*/tim)
