EKSPOSTIMES.COM- Rapat kerja Komisi IV DPR RI, Senin (24/11), berubah menjadi panggung keluhan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Di hadapan para legislator, Amran membeberkan bahwa serapan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tersendat akibat blokir anggaran jumbo dari Kementerian Keuangan.
Dari total pagu Rp 31,91 triliun untuk tahun anggaran 2025, Amran menyebut baru 72,41 persen yang terserap.
“Per September masih ada blokir Rp 8 triliun, Oktober masih ada sebagian. Ini salah satu penyebab kenapa serapan tertahan di 72 persen,” ujar Amran.
Ia menambahkan, Kementan menargetkan dapat mengejar realisasi hingga 93 persen pada akhir tahun.
Blokir anggaran itu mencakup alokasi perjalanan dinas sebesar Rp 136 miliar yang dipasangi rem oleh Kementerian Keuangan, hanya dapat digunakan setelah mendapat rekomendasi.
Selain itu, anggaran non-perjalanan dinas dari pinjaman luar negeri senilai Rp 572 miliar juga ikut dibekukan. Dengan begitu, pagu efektif Kementan menyusut menjadi Rp 31,12 triliun.
Amran menjelaskan bahwa sebagian anggaran tambahan bersumber dari anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 2,46 triliun.
Dana ini merupakan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak produksi komoditas strategis seperti tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, hingga pala. Programnya mencakup perluasan kawasan, penguatan pembenihan, hingga dukungan teknis di tingkat lapangan.
Meski realisasi anggaran tertekan hingga akhir November, Amran mengklaim optimismenya tak luntur.
“Diproyeksikan sampai Desember bisa minimal 93 persen. Kami optimalisasi pelaksanaan program, sambil memastikan akuntabilitas tetap terjaga,” ujarnya menutup paparan.
Namun, hingga rapat selesai, satu pertanyaan menggantung. Mampukah Kementan mengejar target ambisius itu dalam hitungan pekan, sementara blokir anggaran belum sepenuhnya terurai?. (dtc)
