EKSPOSTIMES.COM- Wacana Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi bergabung ke Partai Gerindra memicu gelombang penolakan dari kader daerah di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jawa Timur hingga Sumatera Utara, para pengurus partai menegaskan bahwa Gerindra bukan tempat “pencari jabatan” maupun “penyintas politik” pasca kekuasaan.
Penolakan pertama datang dari Ketua DPC Gerindra Gresik, Asluchul Alif, yang menegaskan bahwa partainya adalah wadah perjuangan rakyat, bukan tempat mencari perlindungan politik.
“Saya tidak setuju Budi Arie bergabung ke Gerindra. Sebab Gerindra tempat kader pejuang rakyat, bukan tempat pencari jabatan,” tegas Alif, Jumat (7/11).
Nada serupa disampaikan Ketua DPC Gerindra Kota Batu, Heli Suyanto, yang menyebut Gerindra bukan tempat mencari “suaka politik.”
“Kalau cuma buat suaka kami menolak. Di sini tempat loyalitas, bukan pencari suaka,” ujar Heli yang juga Wali Kota Batu.
Ketua DPC Gerindra Tulungagung, Ahmad Baharudin, bahkan menuding langkah Budi Arie sebagai upaya mencari perlindungan setelah tak lagi menjabat menteri.
Sementara Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana, menilai idealisme Gerindra yang nasionalis dan religius tidak sejalan dengan rekam jejak Budi Arie.
“Gerindra tidak cocok dengan sosok yang pernah melakukan perbuatan tercela dan merugikan bangsa,” tegas Mimik.
Dari Jawa Tengah, Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, juga bersuara keras. Ia menolak kehadiran tokoh luar yang dinilai tak ikut berjuang membesarkan partai.
“Kami ini membangun partai dengan jerih payah. Tidak adil kalau orang baru tiba-tiba langsung masuk,” katanya.
Penolakan makin meluas hingga Sumatera Utara. Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya sepakat menolak Budi Arie karena dinilai tidak sejalan dengan garis perjuangan partai dan berpotensi mencoreng citra Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tidak ingin ada hal yang merusak rasa cinta masyarakat terhadap Presiden. Pemberitaan negatif tentang Budi Arie bisa berdampak ke partai,” ujarnya.
Ade Jona menambahkan, seluruh DPC Gerindra di Sumut menyampaikan aspirasi serupa. Loyalitas kader di akar rumput, katanya, harus dijaga dari infiltrasi kepentingan pragmatis.
Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi, bahkan menilai langkah Budi Arie sebagai manuver politik pragmatis untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan Prabowo.
“Ini dibaca publik sebagai cara untuk melindungi kasus hukum yang berpotensi melilit dirinya sekaligus berharap posisi penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ungkap Gusmiyadi.
Ia juga menyinggung pernyataan Budi Arie soal arti nama Projo yang dinilainya inkonsisten dan menunjukkan sikap politik “zigzag”.
Sebelumnya, Budi Arie menyatakan bahwa akan ada “gelombang besar” anggota Projo yang bergabung ke Gerindra. Menurutnya, langkah itu adalah bentuk dukungan untuk memperkuat sistem presidensialisme di bawah Presiden Prabowo.
“Partai politik pimpinan Presiden Prabowo ini layak diperkuat oleh kekuatan rakyat,” ujarnya dalam program Inside Politics di CNN Indonesia TV, Selasa (4/11) malam.
Isu bergabungnya Budi Arie mencuat sejak Kongres III Projo awal November lalu, di mana ia mengisyaratkan niat berpartai demi memperkuat kepemimpinan nasional.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi santai penolakan kader daerah. Ia menegaskan, Gerindra adalah partai terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat keanggotaan.
“Siapa pun boleh bergabung selama WNI dan berusia 17 tahun atau sudah menikah. Apalagi sosok seperti Budi Arie yang sudah dikenal publik,” kata Muzani.
Namun di tengah derasnya penolakan di akar rumput, wacana masuknya Budi Arie ke Gerindra masih menjadi polemik panas di internal partai berlambang kepala garuda itu. (cnn/dtc)
