EKSPOSTIMES.COM – Sebuah keputusan besar kembali lahir dari meja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana menganggur pemerintah senilai Rp200 triliun yang sebelumnya hanya “parkir” di Bank Indonesia, kini resmi digelontorkan ke lima bank raksasa nasional. Langkah ini diyakini sebagai strategi untuk menggerakkan roda ekonomi, sekaligus menguji daya tahan perbankan menghadapi gejolak pasar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana jumbo itu disebar ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Masing-masing bank mendapat kucuran berbeda. BRI, Mandiri, dan BNI masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Seluruhnya dalam bentuk deposito on call, dengan tenor enam bulan yang bisa diperpanjang.
Langkah dramatis ini tak berhenti di sana. Pemerintah juga menetapkan aturan soal imbal hasil. Dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang kini bertengger di level 5% (hasil Rapat Dewan Gubernur Agustus 2025), pemerintah akan menerima bunga sebesar 4,02%, atau setara 80,476% dari BI Rate. Angka ini memberi kepastian bahwa dana negara tidak lagi “mengendap” tanpa hasil, melainkan turut berputar di mesin produktif ekonomi nasional.
Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko. Potensi kegagalan pengembalian dana selalu menghantui. Untuk itu, Kementerian Keuangan menyiapkan pagar berlapis. Jika bank penerima tak mampu mengembalikan dana sesuai tenggat, mekanisme debit langsung melalui Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia otomatis diberlakukan. Selain itu, kondisi pasar keuangan dan hasil analisis risiko terus dipantau, dengan rekomendasi otoritas terkait menjadi bahan pertimbangan utama.
Baca Juga: Terungkap! Polisi Ringkus Otak Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Jakarta
Purbaya pun menegaskan, setiap bank penerima dana wajib melaporkan penggunaan uang negara secara rinci kepada Dirjen Perbendaharaan setiap bulan. Pengawasan ketat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, memastikan tidak ada penyimpangan sedikit pun dari jalur kebijakan.
Yang menarik, pemerintah secara tegas melarang bank menggunakan dana ini untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Dengan demikian, dana Rp200 triliun itu benar-benar diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor riil dan memperkuat likuiditas perbankan, bukan sekadar putaran di pasar surat utang.
Keputusan ini menandai babak baru pengelolaan kas negara. Dari sekadar “uang tidur” di Bank Indonesia, kini Rp200 triliun itu menjadi amunisi segar yang berpotensi menggairahkan kredit, investasi, hingga konsumsi. Publik pun menanti, apakah langkah berani Menteri Purbaya akan benar-benar menyalakan mesin ekonomi atau justru menyimpan risiko laten yang bisa meledak sewaktu-waktu. (*/tim)
