EKSPOSTIMES.COM- Alarm bahaya praktik mafia solar bersubsidi makin nyaring terdengar! Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, angkat suara lantang. Ia menyebut BPH Migas dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM sebagai pihak yang harus bertanggung jawab langsung atas merajalelanya penyimpangan distribusi solar subsidi di berbagai daerah.
Sorotan tajam itu mencuat usai Komisi XII melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara, di mana kasus mafia solar di Tapanuli Tengah jadi sorotan utama. Warga dan pelaku usaha kecil mengeluh keras karena sulitnya mengakses BBM subsidi akibat ulah para mafia.
“Penyelewengan solar subsidi ini sudah keterlaluan. Negara dirugikan, rakyat kecil disakiti!” tegas Bambang dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/7/2025).
Ia menyebut, kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah karena lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir. Lebih ironis lagi, praktik ini disebut-sebut dilindungi oknum-oknum yang diduga punya kekuatan politik dan jaringan kuasa.
“Kalau ada tekanan atau backing-an dari pihak mana pun, jangan takut! Laporkan ke DPR. Komisi XII siap backup penuh! Negara tidak boleh tunduk pada mafia!” seru Bambang penuh amarah.
Bambang mendesak audit total sistem distribusi solar subsidi, reformasi tata kelola subsidi energi, digitalisasi pengawasan BBM, serta memanggil pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas ke DPR.
Tak tanggung-tanggung, Komisi XII juga membuka opsi mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden demi menindak tegas dan membongkar jaringan mafia hingga ke akar-akarnya.
“Negara harus berpihak pada rakyat kecil! Bukan pada mafia dan para bekingnya. Ini perampokan subsidi secara sistemik. Jangan biarkan uang rakyat digerogoti oleh tikus-tikus berseragam elite,” pungkasnya. (farly)
