EKSPOSTIMES.COM– Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan palu sejarah. Pemilu serentak lima kotak yang selama ini menjadi rutinitas demokrasi Indonesia resmi dibubarkan mulai 2029! Dalam putusan bersejarah yang dibacakan Kamis (26/6/2025), MK memerintahkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, menyudahi kebingungan pemilih dan kelelahan penyelenggara yang selama ini jadi keluhan laten setiap pesta demokrasi.
Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perludem ini memuat ketegasan Mahkamah bahwa penyelenggaraan pemilu lima kotak sekaligus (DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wapres, dan Kepala Daerah) tidak lagi konstitusional ke depan.
Baca Juga: Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Minta Maaf Usai Dimakzulkan, Pemilu Dipercepat
“Pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden dilakukan serentak, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan, dilakukan pemilihan anggota DPRD serta kepala daerah,” tegas Ketua MK Suhartoyo.
Dalam sidang pleno, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat memaparkan gambaran demokrasi yang nyaris kolaps akibat tumpang-tindih agenda pemilu. Pemilih jenuh. Penyelenggara kelelahan. Partai politik kehilangan idealisme.
“Fokus pemilih terpecah. Waktu terbatas. Pilihan terlalu banyak. Kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat menurun,” ujar Saldi, menggambarkan kondisi memilukan pemilu serentak lima kotak.
Sementara itu, Arief Hidayat menyentil pelemahan pelembagaan partai politik akibat agenda politik yang terlalu padat. Partai terpaksa berpaling dari kaderisasi ke transaksi elektoral berbasis popularitas semata.
“Yang terjadi adalah ‘asal jadi calon’. Elektabilitas menggantikan kualitas. Ideologi partai dikorbankan untuk pragmatisme jangka pendek,” ujar Arief, menyindir realitas pahit demokrasi elektoral.
MK menegaskan bahwa pemisahan waktu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah bersifat konstitusional dan keharusan. Adapun waktu jeda antara keduanya diatur antara dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden.
Dengan demikian, Pemilu Nasional akan fokus pada urusan negara, sedangkan Pemilu Daerah akan memberi ruang serius bagi isu-isu lokal, yang selama ini kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk isu nasional.
Meski demikian, Mahkamah menyerahkan rekayasa masa transisi kepada pembentuk undang-undang. Ini mencakup masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Prinsipnya tidak ada kekosongan kekuasaan dan semua diatur berdasarkan norma hukum peralihan yang konstitusional.
Baca Juga: Bawaslu Sulut dan JPS Bersinergi Perkuat Pengawasan Pemilu
Putusan ini sekaligus menganulir secara bersyarat beberapa pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada yang menjadi dasar pemilu serentak lima kotak. Artinya, ke depan, aturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah.
MK tidak hanya mengubah jadwal pemilu, tapi juga mengoreksi arah demokrasi. Ini bukan sekadar soal waktu mencoblos, melainkan tentang memberi ruang yang wajar bagi rakyat untuk memilih dengan jernih, dan bagi partai politik untuk mendidik kader bukan hanya memasarkan selebritas. Mulai 2029, pemilu lima kotak tinggal sejarah. Waktunya demokrasi Indonesia naik kelas! (*/tim)
