EKSPOSTIMES.COM– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sinyal kuat kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar berbagai kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran. Tak tanggung-tanggung, restu ini diklaim telah melalui pembicaraan langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito dalam Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6).
Baca Juga: Kemendagri: Bikin Kebijakan Jangan Asal Kira-Kira, Harus Berdasarkan Data!
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan. Di tengah upaya efisiensi anggaran dan kritik publik terhadap gaya belanja pejabat, Tito justru menekankan pentingnya menghidupkan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Menurutnya, industri hotel dan restoran menjadi tulang punggung ekonomi mikro hingga menengah yang ikut terdampak pemangkasan belanja negara.
“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” tandas Tito.
Mantan Kapolri itu juga mengungkap bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah tidak signifikan dan tidak mengganggu alokasi lainnya. Karena itu, daerah diminta tetap melaksanakan perjalanan dinas dan rapat, asalkan tidak berlebihan.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya: Pangkas Anggaran Seremonial, Fokus ke Rakyat
“Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan, kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” tambahnya.
Pernyataan ini menuai tanggapan beragam. Di satu sisi, ada harapan agar sektor pariwisata dan perhotelan bisa bangkit. Namun di sisi lain, masyarakat mempertanyakan urgensi dan etika belanja pemerintah di tengah kesenjangan sosial yang masih nyata.
Apakah ini langkah strategis penyelamatan ekonomi, atau justru sinyal pemborosan terselubung?. (*/tim)
