EKSPOSTIMES.COM– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan praktik premanisme yang masih meresahkan masyarakat di berbagai daerah. Melalui operasi kepolisian serentak sejak 1 Mei 2025, ribuan kasus berhasil diungkap dalam upaya menciptakan ekosistem keamanan yang kondusif.
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa operasi pemberantasan premanisme dilakukan secara sistematis oleh seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Mabes Polri hingga polsek.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Ormas Premanisme Dibubarkan! BMKG Dikuasai, Negara Tak Boleh Kalah
“Operasi sistematis akan terus diperkuat guna menciptakan ekosistem keamanan yang berkelanjutan sesuai harapan masyarakat,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Menurutnya, operasi ini mengedepankan prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto), dan mengusung pendekatan ilmiah dalam pencegahan kejahatan. Selain itu, Polri juga berkomitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan proporsional.
Dedi turut mengapresiasi kinerja para personel yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi di lapangan. Ia menegaskan bahwa upaya penindakan tidak mengabaikan hak asasi manusia.
“Terima kasih kepada petugas lapangan yang bekerja dengan penuh dedikasi, mengutamakan keselamatan warga dan penegakan HAM dalam setiap operasi pemberantasan premanisme,” ucapnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, sepanjang 1 hingga 25 Mei 2025, Polri telah menangani 10.353 kasus yang tergolong dalam kategori premanisme.
Jenis kejahatan yang menjadi sasaran operasi ini mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok.
Operasi ini digelar berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang mewajibkan seluruh jajaran polda dan polres menjalankan penegakan hukum berbasis langkah intelijen, preemtif, dan preventif.
Sementara itu, juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa bentuk-bentuk premanisme saat ini semakin bervariasi, termasuk yang dikemas dalam struktur organisasi masyarakat maupun dari kalangan berpakaian rapi.
“Premanisme ini bentuknya bermacam-macam. Mulai dari yang pakai dasi sampai yang tidak pakai apa-apa. Ada yang dari ormas, ada juga dari organisasi pengusaha,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menekankan bahwa premanisme, baik yang terorganisir maupun tidak, mengancam ketertiban masyarakat dan iklim usaha. Pemerintah mendorong seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam memberantas praktik tersebut.
“Semua pihak harus menyadari bahwa aksi-aksi premanisme akan mengganggu iklim investasi dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Dari sejumlah kasus besar yang ditangani, Polri berhasil menangkap tiga pejabat Kadin Kota Cilegon yang diduga memeras sebuah perusahaan dengan modus meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun.
Sementara itu, Polda Metro Jaya melalui Operasi Berantas Jaya 2025 yang berlangsung sejak 9 hingga 20 Mei 2025, telah mengamankan 2.406 orang. Dari jumlah itu, 231 orang telah diproses hukum karena terbukti atau diduga melakukan tindak pidana. (*/tim)
“Yang diamankan berasal dari kalangan perorangan, oknum ormas, debt collector, hingga anggota geng motor yang kerap terlibat tawuran,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.
Polri Ajak Publik Berpartisipasi
Irwasum Polri Dedi Prasetyo mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam memerangi premanisme di lingkungan masing-masing dengan melaporkan kegiatan mencurigakan dan tidak membiarkan intimidasi berkembang.
“Partisipasi publik sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan mendukung penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Dedi.
Dengan komitmen menyeluruh dari jajaran kepolisian serta dukungan masyarakat, Polri optimistis Indonesia bisa terbebas dari praktik premanisme yang mengakar dan merugikan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. (*/tim)
