EKSPOSTIMES.COM – Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Manado kembali jadi sorotan. Di balik gegap gempita penandatanganan pinjaman daerah senilai Rp80 miliar antara Pemkot Manado, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Bank SulutGo, muncul suara keras dari LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) yang menuntut keterbukaan total atas penggunaan dana publik tersebut.
Ketua Inakor, Rolly Wenas, menyampaikan dukungannya atas inisiatif peningkatan layanan air bersih. Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa setiap rupiah dari pinjaman ini adalah beban rakyat, dan masyarakat berhak tahu bagaimana uang itu dikelola.
Baca Juga: Berbau Korupsi! Inakor dan LAMI Sulut Desak KPK Usut Proyek TPA Wori Rp152 Miliar yang Mangkrak
“Kami menyambut baik upaya pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih. Tapi dana sebesar Rp80 miliar bukan angka kecil. Harus ada transparansi menyeluruh,” tegas Wenas, Rabu (9/7/2025).
Inakor bahkan telah melayangkan permohonan informasi resmi kepada Dinas Kominfo Pemkot Manado sebagai PPID utama.
Inakor mendesak keterbukaan menyeluruh, mulai dari Rincian alokasi anggaran proyek (konstruksi, pengadaan, operasional), Proses tender dan kontraktor (untuk hindari praktik KKN), Indikator kinerja proyek yang terukur dan dapat diawasi publik, dan Partisipasi masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan.
“Kami tak ingin proyek ini hanya jadi seremonial pencitraan, tapi kemudian gagal menyentuh kebutuhan warga secara konkret,” ujar Wenas.
Ia juga mengingatkan agar proyek ini tidak mengulangi sejumlah proyek bermasalah sebelumnya, termasuk revitalisasi Pasar Bersehati yang juga dibiayai PT SMI.
Menanggapi target cakupan layanan air bersih hingga 80% rumah tangga pada 2029 seperti yang disampaikan Direktur Utama PT SMI, Wenas menyambutnya dengan catatan kritis.
Baca Juga: Proyek Jalan Hotmix TPU Kima Atas Dituding Bermasalah, LSM Inakor Sulut Laporkan ke Polres Manado
“Target boleh ambisius, tapi jangan hanya soal angka. Kualitas air, kontinuitas pasokan, dan harga yang wajar bagi masyarakat terutama kelompok rentan harus jadi prioritas utama.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Manado belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan transparansi dari LSM Inakor. Namun tekanan publik kian menguat seiring meningkatnya kesadaran warga akan hak memperoleh informasi penggunaan uang rakyat. (Farly)
