EKSPOSTIMES.COM- Gelombang penolakan keras datang dari kelompok aktivis perempuan di Aceh terhadap rencana penempatan empat batalyon tambahan TNI oleh pemerintah pusat. Organisasi Perempuan Merdeka menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap MoU Helsinki dan sebuah pengkhianatan terbuka terhadap spirit perdamaian Aceh.
Ketua Perempuan Merdeka, Cut Farah, dengan suara lantang menyatakan bahwa rencana militerisasi ini bukan hanya menyalahi perjanjian internasional yang mengakhiri konflik berdarah di Aceh pada 2005, tetapi juga mencederai kepercayaan yang telah puluhan tahun dibangun dengan susah payah.
“Penempatan batalyon tambahan di Aceh adalah bentuk intervensi yang melanggar butir-butir MoU Helsinki. Ini bukan sekadar soal keamanan, ini soal kehormatan rakyat Aceh dan integritas negara dalam menjalankan kesepakatan damai,” tegasnya dalam konferensi pers, Selasa (29/04/2025).
Baca Juga: PEMA Luruskan Isu Surat Kaleng, Fokus Dongkrak Ekonomi Aceh di Era Kepemimpinan Baru
Dalam dokumen MoU Helsinki, telah ditegaskan bahwa keberadaan TNI di Aceh hanya dibatasi untuk kepentingan pertahanan eksternal. Artinya, kehadiran pasukan non-organik secara permanen dinilai ilegal dan provokatif.
Para aktivis menilai bahwa kebijakan militerisasi ini membuka kembali luka lama konflik Aceh, menciptakan ketegangan sosial baru, serta menimbulkan ancaman terhadap hak-hak sipil dan rasa aman masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
“Kami perempuan Aceh tahu persis bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang senjata. Jangan biarkan perdamaian yang telah diperjuangkan hancur karena keputusan politik yang gegabah,” seru Cut Farah.
Enam tuntutan tegas dari Perempuan Merdeka:
1. Pemerintah Indonesia wajib mematuhi isi MoU Helsinki secara utuh.
2. Segera batalkan rencana penempatan 4 batalyon tambahan ke Aceh.
3. Prioritaskan pendekatan sipil dan pembangunan, bukan militeristik.
4. Desak Gubernur Aceh untuk menyatakan sikap menolak secara terbuka.
5. Lindungi kepercayaan publik terhadap proses perdamaian Aceh.
6. Wujudkan masa depan Aceh lewat akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bukan senjata.
“Aceh tidak butuh tambahan pasukan. Aceh butuh keadilan, kesempatan, dan penghormatan. Jangan ulangi sejarah kelam dengan memaksakan pendekatan milite,” ujar Ketua Perempuan Merdeka Cut Farah. (*/Maulana)
