EKSPOSTIMES.COM- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan di sektor pertanian. Sebanyak 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dinonaktifkan, dan empat perusahaan pupuk di-blacklist setelah terbukti mengedarkan pupuk palsu jenis NPK.
Langkah ini diambil menyusul hasil investigasi laboratorium yang menemukan kandungan NPK dalam pupuk produksi empat perusahaan tersebut jauh di bawah standar. Bahkan, beberapa di antaranya hanya mengandung nol koma sekian persen dari ambang minimum 15 persen.
“Perusahaan-perusahaan ini langsung kami blacklist, dan berkasnya kami serahkan ke penegak hukum. Selain itu, ada 23 perusahaan lain yang produknya juga tidak memenuhi spesifikasi. Kami tidak akan berhenti di sini,” ujar Amran pada konferensi pers, Selasa (26/11/2024).
Pupuk palsu dan berkualitas rendah tidak hanya mengurangi hasil panen, tetapi juga membawa dampak ekonomi besar bagi petani. Berdasarkan data Kementan, kerugian akibat pupuk palsu diperkirakan mencapai Rp600 miliar, sementara pupuk berkualitas rendah menyebabkan kerugian hingga Rp3,2 triliun.
“Petani kita sudah berjuang keras. Mereka mengeluarkan biaya hingga Rp19 juta per hektare, tapi hasilnya nihil karena ulah tidak bertanggung jawab ini. Ini benar-benar tidak manusiawi,” tegas Amran.
Tak hanya perusahaan, Amran juga bertindak tegas terhadap pejabat internal yang diduga terlibat. Sebanyak 11 pejabat, mulai dari direktur hingga staf, telah dinonaktifkan dari jabatan mereka.
“Surat nonaktif sudah kami keluarkan. Kalau terbukti bersalah, mereka akan kami serahkan ke penegak hukum. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada petani,” jelasnya.
Langkah ini bermula dari laporan masyarakat terkait peredaran pupuk palsu di lapangan. Untuk memastikan kebenaran laporan, sampel pupuk dari berbagai daerah diuji di tiga laboratorium independen, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).
Amran mengapresiasi masyarakat dan media yang terus aktif melakukan kontrol sosial. “Ini bukti bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam memberantas praktik curang seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan petani kita dirugikan,” tambahnya.
Ia menegaskan, upaya pembersihan ini adalah bagian dari perintah Presiden untuk melindungi petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. “Yang utama adalah menyelamatkan sektor pertanian kita dari mafia dan kecurangan. Ini komitmen kami,” tutup Amran. (rizky)
