EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan dukungan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), menegaskan komitmennya mendukung program ekonomi kerakyatan yang dijalankan Laskar Narapidana Mandiri Indonesia (NAPIRI), organisasi yang membina mantan narapidana serta kelompok masyarakat di lapisan bawah.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya, didampingi Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agato Simamora, serta para kepala kantor wilayah. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/11).
Agenda pertemuan berfokus pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait kebijakan keimigrasian, pemasyarakatan, dan harmonisasi regulasi di sektor hukum. Diskusi berjalan terbuka dan memunculkan sejumlah catatan strategis bagi peningkatan layanan publik di daerah.
Dalam pertemuan itu, Gubernur YSK menyinggung langsung pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. NAPIRI, yang dipimpin Alfa Christian Kaliey, dinilai berperan dalam memperkuat reintegrasi sosial mantan warga binaan melalui pelatihan dan kegiatan ekonomi produktif.
“Perbincangan hangat Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling bersama Sesmenko Kumham Imipas dan para Kakanwil serta dukungan Gubernur untuk program ekonomi kerakyatan Ormas NAPIRI. Terima kasih Gubernur Rakyat Sulut, memberi ‘jalan terang’ dalam kegelapan ekonomi rakyat,” kata Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulut, Yulius Paath, yang juga menjadi Pembina NAPIRI.
Yulius menegaskan bahwa dukungan Gubernur dinilai bukan hanya seremonial, melainkan bentuk komitmen untuk memastikan program pemberdayaan berjalan sejalan dengan agenda pemerintah daerah, yakni memperluas akses ekonomi dan menciptakan ruang tumbuh bagi kelompok yang sulit memasuki pasar kerja formal.
Kunjungan ini turut menandai upaya mempercepat koordinasi kebijakan hukum dan pemasyarakatan di Sulut. Pemerintah provinsi memastikan agenda pembangunan tetap menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk mantan warga binaan yang memerlukan kesempatan baru untuk memulai kehidupan produktif.
Dalam situasi ekonomi yang masih tidak stabil, dukungan pemerintah terhadap gerakan kerakyatan seperti NAPIRI dipandang sebagai peluang untuk memperluas basis ekonomi masyarakat bawah. Para pembina organisasi tersebut menyebut langkah ini sebagai “jalan terang” untuk banyak keluarga yang selama ini berada di pinggir sistem ekonomi formal. (tim)
