EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah bakal melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan yang selama ini dinilai terlalu berbelit.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, mekanisme rujukan berjenjang akan diubah menjadi rujukan berbasis kompetensi agar pasien bisa langsung tertangani tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit.
Langkah ini, kata Budi, penting untuk menyelamatkan nyawa sekaligus menekan pemborosan anggaran BPJS Kesehatan.
“Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya lebih efisien dan menyelamatkan pasien. Sekarang kalau orang kena serangan jantung, dari puskesmas harus ke RS tipe C dulu, padahal yang bisa operasi jantung hanya RS tipe A,” tegas Budi Gunadi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Menurut Budi, sistem rujukan berjenjang seperti sekarang justru membahayakan pasien dan menguras biaya. Pasien dengan kondisi kritis sering kali kehilangan waktu emas karena harus melewati beberapa rumah sakit sebelum mendapatkan penanganan yang tepat.
“Tipe C rujuk ke tipe B, lalu baru ke tipe A. Padahal yang mampu menangani sudah jelas tipe A. Akhirnya BPJS harus bayar tiga kali, dan pasien bisa kehilangan nyawanya di tengah proses,” ujar Budi dengan nada tegas.
Ia memastikan sistem baru nanti akan mengatur rujukan langsung berdasarkan kemampuan medis rumah sakit, bukan berdasarkan tingkatan administratif. Dengan begitu, pasien kritis bisa langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang paling mampu menangani penyakitnya.
Selain menyelamatkan pasien, reformasi sistem rujukan ini juga disebut akan menghemat anggaran BPJS Kesehatan secara signifikan.
“Kalau langsung ke rumah sakit yang kompeten, BPJS cukup keluar uang sekali. Pasien juga lebih senang, lebih cepat tertangani, dan biayanya lebih efisien,” tambahnya.
Budi menegaskan, sistem baru ini tengah disiapkan bersama BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Komisi IX DPR. Pemerintah menargetkan rancangan kebijakan baru tersebut rampung sebelum pertengahan 2026.
