EKSPOSTIMES.COM- Dua hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pencabutan blokade atas Jalur Gaza, situasi di lapangan menunjukkan kenyataan yang jauh berbeda. Alih-alih adanya pelonggaran, pasokan bantuan kemanusiaan justru tetap tertahan di perbatasan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Israel masih menghalangi masuknya makanan dan obat-obatan, memperparah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung selama lebih dari sebelas minggu.
Hingga Selasa (20/5/2025), hanya lima truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza, namun distribusinya belum diizinkan oleh otoritas Israel. Juru Bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Jens Laerke, dalam konferensi pers di Jenewa mengatakan bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan.
Baca Juga: PBB Kurangi Kehadiran di Gaza, Guterres Kutuk Serangan Israel
“Pengiriman tersebut bahkan hanya seperlima dari jumlah bantuan harian sebelum perang dimulai, ketika kebutuhan pangan masyarakat Gaza masih terpenuhi,” ujarnya, dikutip The Guardian.
Sementara pihak berwenang Israel mengklaim bahwa 93 truk telah masuk pada hari yang sama, mereka enggan mengonfirmasi apakah bantuan tersebut benar-benar telah disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Ketidakjelasan ini mengundang kecurigaan luas dari komunitas internasional, terutama karena situasi kelaparan di Gaza semakin memburuk.
Netanyahu sebelumnya menyampaikan bahwa pengepungan akan diakhiri untuk meredam tekanan internasional yang kian meningkat. Ia menyebut krisis kelaparan dapat mencoreng citra Israel di mata dunia. Namun, pernyataan itu ditanggapi dengan skeptis, terutama dari kalangan oposisi dalam negeri.
Yair Golan, pemimpin Partai Demokratik dan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, mengecam keras pendekatan pemerintah. Dalam wawancara radio, Golan menyebut bahwa tindakan Israel telah merusak reputasi moral negara itu.
“Negara yang waras tidak membunuh warga sipil sebagai kebijakan, tidak menjadikan pengusiran suatu populasi sebagai tujuan,” ujarnya.
Netanyahu merespons dengan menyebut komentar Golan sebagai “fitnah antisemit yang hina terhadap tentara dan negara Israel.” Namun Golan tak gentar. Dalam konferensi pers lanjutan, ia menyatakan bahwa perang yang pada awalnya sebagai tanggapan terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 kini telah berubah menjadi “perang yang korup dan tidak bermoral.”
Di dalam negeri, protes terhadap perang masih terbatas pada isu pembebasan sandera atau ketidakbecusan operasi militer. Kritik terhadap penderitaan warga Gaza dianggap tabu, dan mereka yang menyuarakannya kerap menghadapi represi.
Senin lalu, beberapa aktivis anti-perang yang menggelar aksi damai di dekat perbatasan Gaza justru ditangkap. Salah satunya adalah Alon-Lee Green, pemimpin gerakan koalisi Palestina-Israel Standing Together.
“Demonstran damai ditangkap, sementara pemukim ekstremis diizinkan menyerang warga Palestina dan menyelenggarakan konferensi pemukiman secara ilegal. Ini adalah standar ganda berbahaya,” tulis Standing Together dalam pernyataan resminya.
Sementara itu, serangan udara dan darat Israel terus mengguncang Gaza. Pada Selasa, sedikitnya 85 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara, termasuk dalam serangan ke sebuah sekolah yang digunakan sebagai tempat perlindungan dan rumah keluarga di Gaza utara. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan bahwa dari korban tersebut, sedikitnya 22 adalah perempuan dan anak-anak.
Israel juga kembali memerintahkan evakuasi massal di Khan Younis bagian tengah, kota terbesar kedua di Gaza yang kini disebut sebagai “zona tempur.” Namun, tak ada satu pun wilayah yang benar-benar aman dari gempuran udara maupun darat.
Hampir tiga bulan sejak penutupan total akses ke Gaza, hanya sedikit bantuan yang berhasil masuk. Menurut laporan, kebutuhan harian mencapai hingga 600 truk logistik, namun kini hanya sekitar 30 truk yang berhasil menembus perbatasan. Bahkan bantuan tersebut seringkali dihalang-halangi oleh pemukim ekstremis Israel atau dicuri dalam perjalanan.
Bantuan terbatas ini membawa makanan bayi, obat-obatan, dan logistik dasar yang sangat dibutuhkan oleh lebih dari dua juta penduduk Gaza. Inggris, Prancis, dan Kanada secara terbuka menyatakan bahwa skala bantuan saat ini sangat tidak memadai untuk merespons bencana kelaparan yang sedang berlangsung.
Baca Juga: Pemerintah RI Tegaskan Tidak Ada Informasi Terkait Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
Sejak Oktober 2023, militer Israel telah melancarkan ofensif besar-besaran yang telah merenggut nyawa lebih dari 53.000 warga Palestina, menurut data resmi. Namun, Pemerintah Media Hamas mengklaim angka kematian mencapai lebih dari 61.700 jiwa, dengan ribuan lainnya masih tertimbun reruntuhan.
Bank Dunia menyebut sekitar 2,4 juta penduduk Gaza kini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Dengan akses yang terus dibatasi dan pelanggaran hukum internasional yang semakin nyata, Gaza kini menghadapi salah satu krisis kelaparan terburuk dalam sejarah modern. (*/tim)
