EKSPOSTIMES.COM- Dua pucuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/11/2025), muncul di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, bersama Sekjen KPK Cahya H. Harefa, datang bukan sekadar agenda seremonial. Mereka membawa pesan keras, yaitu memperkuat pencegahan korupsi di tubuh birokrasi daerah.
Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi digelar di ruang C.J. Rantung, dihadiri jajaran pejabat strategis, diantaranya Wakil Gubernur Vicktor Mailangkay mewakili Gubernur Yulius Selvanus, pimpinan DPRD, Sekprov, hingga para kepala OPD.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Yulius yang dibacakan Mailangkay, Pemprov Sulut menegaskan kesiapan membuka seluruh jalur evaluasi.
“Kehadiran KPK adalah energi positif bagi kami. Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Mailangkay.
Ia menyebut momentum ini sebagai pintu untuk memperkuat sinergi antara KPK dan Pemprov dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami siap menerima rekomendasi apa pun demi memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas penyimpangan,” tambahnya.
Dari kursi KPK, pesan antikorupsi disampaikan lebih lugas. Wakil Ketua Ibnu Basuki menekankan bahwa integritas bukan urusan proyek, tapi budaya yang harus dibangun sejak dini.
“Pendidikan antikorupsi dimulai dari dasar. Pemerintah daerah harus menjadi teladan sistem yang transparan,” katanya.
Ibnu mengingatkan dampak korupsi yang, menurutnya, “merusak jati diri daerah dan bangsa.” Karena itu, KPK kembali menegaskan strategi trisula, yakni pendekatan, pencegahan, dan penindakan.
“Kami berharap Sulut aman dan baik-baik saja serta tidak ada korupsi,” ujarnya.
Sekjen KPK Cahya Harefa menambahkan satu syarat kunci: arsitektur administrasi yang solid. Tanpa itu, kata dia, risiko penyimpangan akan selalu muncul.
“Diperlukan tata kelola yang akuntabel dan terintegrasi dengan sistem pengawasan yang kuat,” tegasnya.
Kunjungan KPK ini menegaskan satu hal, dimana, di tengah agenda pembangunan yang terus digenjot, Sulawesi Utara dituntut memastikan pondasi integritasnya tak retak. Pemerintah daerah kini dipanggil untuk tidak hanya menyambut, tetapi membuktikan komitmen antikorupsi dalam praktik sehari-hari. (tim)
