EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepakat menjalin kerja sama strategis dengan membentuk tim perumus kebijakan dan program bersama. Hasil kerja sama ini akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
“Kami sudah membentuk tim yang bekerja selama sebulan untuk menyusun mekanisme kerja sama. Setelah itu, hasilnya akan dituangkan dalam bentuk MoU,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, dalam pertemuannya dengan Menteri PPPA, Arifah Fauzi, di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/1/2024).
Menurut Gus Ipul, kerja sama ini akan menjadi panduan teknis di lapangan, terutama untuk menangani isu-isu terkait perempuan dan anak. Fokus utama yang dibahas adalah pencegahan kekerasan, khususnya di lingkungan keluarga.
“Kami ingin memperkuat langkah pencegahan. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Kemensos akan dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk kekerasan seksual,” jelasnya.
Selain itu, kolaborasi ini juga akan menyusun mekanisme respons cepat terhadap kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Gus Ipul menekankan pentingnya memahami pembagian tugas antara kedua kementerian agar penanganan lebih efektif.
Gus Ipul menambahkan bahwa kolaborasi antar kementerian adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta kementerian saling berintegrasi untuk menciptakan program yang lebih efisien dan berdampak besar bagi masyarakat.
“Kami membahas berbagai isu yang beririsan dengan tugas Kemensos, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan bahwa kerja sama ini adalah langkah awal untuk membangun sinergi dalam menghadapi persoalan di lapangan. Ia menyebutkan sejumlah program prioritas yang dikelola Kementerian PPPA, seperti Ruang Bersama Indonesia, yang bertujuan memperkuat penyelesaian persoalan di tingkat desa dan keluarga.
“Kami ingin fokus pada fungsi dari Ruang Bersama Indonesia, bukan sekadar bentuk fisiknya,” ungkap Arifah.
Selain itu, Kementerian PPPA juga akan memperluas fungsi Call Center Sapa 129 sebagai layanan aduan. Arifah mengajak Kemensos untuk bersinergi dalam program ini, serta mengembangkan sistem satu data perempuan dan anak berbasis desa.
“Kami optimis kolaborasi ini bisa menjadi langkah penting untuk menekan angka kemiskinan, terutama di kalangan perempuan,” tuturnya.
Arifah juga membuka kemungkinan memperluas kerja sama dengan kementerian lain untuk mempercepat penanganan masalah di masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat, persoalan bisa diselesaikan lebih cepat dan efektif,” pungkasnya. (rizky)
