EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melaporkan organisasi masyarakat (Ormas) yang bertindak seperti preman ke kepolisian. Ormas tersebut dinilai mengganggu operasional pabrik dan menghambat investasi di sejumlah kawasan industri.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Ebenezer menegaskan bahwa keberadaan Ormas yang mengganggu pabrik berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika situasi ini terus dibiarkan, investasi bisa batal, dan penciptaan lapangan kerja pun terancam.
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kita semua yang rugi,” tambahnya.
Keluhan terkait gangguan Ormas ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Menurutnya, aksi premanisme seperti demo dan intimidasi telah berulang kali mengganggu kegiatan industri, terutama di Bekasi, Karawang, Batam, dan Jawa Timur. Bahkan, ratusan triliun rupiah rencana investasi batal akibat aksi tersebut.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, juga mengakui sering menerima keluhan serupa dari para pelaku industri. Hal senada disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang menegaskan bahwa Pemprov Jabar telah lama mendapat laporan terkait gangguan ini.
“Jangan sampai ada lagi Ormas preman yang mengganggu operasional pabrik,” kata Bey.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, meminta agar calon investor berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi.
Dengan banyaknya keluhan dari berbagai pihak, Wamenaker Ebenezer memastikan bahwa aksi premanisme di kawasan industri bukan sekadar isu. Ia pun meminta Polri segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Saya akan menemui Kapolri secara khusus untuk membahas persoalan ini. Saya yakin Polri akan merespons dengan tindakan nyata demi melindungi pabrik dan kawasan industri,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif.
“Siapa pun yang menghambat penyerapan tenaga kerja adalah musuh rakyat, musuh bersama,” pungkasnya. (tim)
