EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Koperasi dan UKM mengambil langkah agresif untuk memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Jumat (21/11/2025) siang, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih menegaskan bahwa seluruh warga desa dan kelurahan didorong menjadi anggota koperasi.
Instruksi ini, kata Henra, sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin koperasi menjadi “mesin penggerak” pemutusan rantai distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak dan rentenir.
Henra membeberkan data yang membuat alisnya terangkat, yakni dari 82 ribu Kopdeskel Merah Putih yang sudah berbadan hukum, jumlah anggota keseluruhannya baru 1,29 juta jiwa. Artinya, satu koperasi rata-rata hanya menampung 14 orang.
“Ini pekerjaan rumah besar. Presiden ingin seluruh masyarakat desa dan kelurahan itu wajib jadi anggota koperasi,” ujar Henra di Jakarta Selatan.
Henra menjelaskan persoalan fundamental yang terjadi, dimana kekuatan koperasi bertumpu pada modal anggota. Ia memberi ilustrasi sederhana dan getir. Jika satu koperasi hanya memiliki 10 anggota dengan simpanan pokok Rp50 ribu dan simpanan wajib Rp10 ribu, total modal yang terkumpul hanya Rp600 ribu.
“Coba bayangkan membuka usaha dengan modal Rp600 ribu. Gimana ceritanya?” katanya.
Sebaliknya, jika seluruh warga ikut serta, misalnya 1.000 orang, koperasi bisa mengumpulkan modal hingga lebih dari Rp560 juta. Angka yang cukup untuk menggerakkan ekonomi desa, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, hingga menyingkirkan peran tengkulak.
Henra juga menyinggung persoalan lain, yaitu tidak seragamnya besaran simpanan pokok antar Kopdeskel. Ada yang menetapkan Rp50 ribu, namun tidak sedikit yang mematok hingga Rp500 ribu. Kondisi ini, kata dia, membuat sebagian warga enggan mendaftar.
Kemenkop berencana memberikan pendampingan agar besaran simpanan kembali rasional dan tidak memberatkan masyarakat.
“Kekuatan koperasi itu ya anggotanya. Maka kita minta Kopdes menurunkan besaran simpanan agar partisipasi meningkat,” jelasnya.
Ketimpangan jumlah anggota antar Kopdeskel juga masih ekstrem. Ada yang hanya memiliki 9 anggota, sementara sebagian lain mencapai 900. Kemenkop meminta seluruh pengurus segera memperbarui data lewat aplikasi SimKopdes agar pemetaan lebih presisi.
Henra optimistis, jika seluruh Kopdes mengisi data keanggotaan dengan benar, misalnya rata-rata 500 orang per desa, penambahan anggota nasional bisa tembus 40 juta orang.
“Ini luar biasa jika semua bergerak bersama,” ujarnya.
Di balik anjuran masif tersebut, pemerintah menyimpan strategi nasional: membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan tak lagi bergantung pada mata rantai distribusi panjang yang membuat harga kebutuhan melambung.
Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi benteng ekonomi paling depan. Dan menurut Henra, benteng itu hanya akan kokoh jika seluruh warga berdiri di dalamnya. (dtc)
