EKSPOSTIMES.COM- Pagi yang panas di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkal Pinang, berubah menjadi momen sejarah. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di antara deretan alat berat, tumpukan logam timah, dan jejeran kendaraan hasil rampasan. Di hadapannya, tersusun bukti nyata aset tambang ilegal senilai Rp7 triliun dikembalikan kepada negara.
“Kita saksikan bersama penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melanggar hukum,” ujar Presiden Prabowo tegas di hadapan jajaran pejabat, Senin (6/10/2025).
Barang rampasan yang diserahkan bukan main. Dari 108 unit alat berat, 6 smelter, 195 alat tambang, 22 bidang tanah seluas 238.848 m², hingga 680 ton logam timah semuanya kini menjadi Barang Rampasan Negara (BRN) yang diserahkan kepada PT Timah Tbk, perusahaan pelat merah yang tengah berjuang memulihkan integritas sektor tambang nasional.
Tak berhenti di situ, uang tunai miliaran rupiah dan jutaan dolar dari berbagai negara ikut diserahkan ke kas negara.
Total uang yang masuk antara lain Rp202,7 miliar, 3,1 juta dolar AS, 53 juta yen Jepang, 524 ribu Euro, hingga 100 ribu won Korea Selatan. Sebuah angka fantastis yang menunjukkan skala masif kejahatan tambang ilegal yang telah menggerogoti kekayaan negara selama bertahun-tahun.
Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang: dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, diteruskan ke CEO Danantara, dan akhirnya ke tangan Direktur Utama PT Timah Tbk. Semua dilakukan di hadapan Presiden Prabowo, yang tampak serius menyimak laporan dan data kerugian negara.
“Nilainya mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi ada tanah jarang monasit yang nilainya jauh lebih besar, bisa ratusan ribu dolar per ton,” ungkap Presiden, membuka tabir tambang strategis yang selama ini menjadi rebutan banyak pihak.
Prabowo menyebutkan, kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Timah mencapai Rp300 triliun. Angka yang membuat darah publik mendidih, menyadarkan betapa dalamnya luka ekonomi akibat ulah segelintir mafia tambang.
“Kita hentikan semua praktik ini. Negara tidak boleh kalah dari kejahatan ekonomi,” tegas Presiden, suaranya bergetar namun tajam.
Langkah ini menjadi sinyal keras: era pembiaran terhadap mafia tambang telah berakhir. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah tak segan menyeret siapa pun yang bermain di balik layar.
Dari Bangka Belitung, aroma perubahan itu terasa. Negara menegakkan kedaulatan ekonominya dan rakyat menanti, apakah gelombang pemberantasan mafia tambang ini benar-benar akan menumbangkan jaringan lama yang selama ini tak tersentuh hukum. (*/tim)
