EKSPOSTIMES.COM – Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB baru-baru ini menuai kritik tajam dari Amnesty International Indonesia. Alih-alih dianggap memperkuat posisi Indonesia di kancah global, orasi yang penuh kata-kata mulia itu justru dipandang jauh panggang dari api bila dibandingkan dengan kebijakan nyata pemerintah di dalam dan luar negeri.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai retorika Prabowo soal kesetaraan, keadilan, dan perdamaian, termasuk tawaran mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian hanya tampak gemerlap di panggung dunia.
“Pidato presiden memang terdengar mulia. Namun substansinya tidak sejalan dengan kebijakan Indonesia sendiri,” ujar Usman dalam keterangan resminya, Kamis (25/9).
Menurut Usman, Prabowo bahkan tak berani menyebut genosida di Palestina secara gamblang, meski PBB dan lembaga HAM internasional telah mengonfirmasi pelanggaran berat yang dilakukan Israel di Gaza. Penggunaan istilah “catastrophe” dalam pidatonya dinilai mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida.
“Komunitas internasional, termasuk Indonesia, penting mendesak Israel menghentikan pendudukan ilegal dan mengadili pelaku genosida,” tegasnya.
Usman juga mengingatkan bahwa pendudukan Israel telah dinyatakan sebagai akar pelanggaran HAM serius oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024. Indonesia, kata dia, seharusnya menyerukan pembongkaran permukiman ilegal dan menghentikan perdagangan atau investasi dengan perusahaan yang terlibat apartheid dan pendudukan ilegal.
“Kredibilitas Indonesia bukan diukur dari pidato menggebu, melainkan tindakan nyata,” tukasnya.
Tak hanya soal Palestina, Usman menilai pemerintah harus berani meneguhkan komitmen pada hukum internasional. Salah satunya dengan segera meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, yang sudah empat kali masuk RANHAM sejak 1998 tetapi hilang dalam RANHAM kelima era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Ratifikasi ICC adalah ujian keseriusan Indonesia,” kata Usman.
Amnesty juga menyoroti pelanggaran HAM berat di dalam negeri yang luput dari pidato Prabowo. Usman menyebut tak ada pengakuan atas pelanggaran HAM pascakemerdekaan, apalagi komitmen menyelesaikan kasus-kasus kelam masa lalu. Padahal pengakuan negara adalah elemen penting menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga mereka.
Ironisnya lagi, kata Usman, Prabowo mengangkat isu kolonialisme tetapi mengabaikan Papua, wilayah yang hingga kini sarat militerisasi, diskriminasi rasial, dan proyek ekstraktif yang menggerus hak masyarakat adat, seperti program food estate di Merauke.
“Pemerintah terus menggodok proyek pembangunan di atas tanah masyarakat adat tanpa partisipasi mereka,” ujarnya.
Usman menegaskan, jika Indonesia sungguh ingin dihormati dunia, nilai keadilan yang digaungkan di PBB harus tercermin dalam kebijakan nyata di Palestina, Rohingya, hingga Tanah Papua.
“Jangan hanya lantang di panggung internasional, tapi bungkam di rumah sendiri,” pungkasnya. (CN/Tim)
