EKSPOSTIMES.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini tengah diterpa badai sorotan publik. Alih-alih menjadi solusi untuk menekan malanutrisi dan menguatkan ketahanan ekonomi, program ini justru diguncang kasus keracunan anak di berbagai daerah. Suasana yang awalnya penuh harapan kini berubah menjadi keresahan massal.
Data kasus keracunan yang bermunculan belakangan membuat kepercayaan masyarakat terkoyak. Warga mempertanyakan di mana pengawasan negara atas kualitas gizi dan keamanan pangan yang diberikan kepada anak-anak sekolah? Pertanyaan ini mengemuka seiring dengan munculnya desakan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG dan mengevaluasi total seluruh mekanismenya.
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah.
“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tak lagi bisa mengelak dari persoalan serius yang menimpa program prioritas nasional ini.
Baca Juga: Program MBG Serap Rp8,2 Triliun, Ribuan Dapur Komersial Jadi Garda Depan Gizi Nasional
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus keracunan MBG sudah melewati batas toleransi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mendesak evaluasi menyeluruh dan tegas terhadap program ini.
“KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
KPAI juga mengingatkan pemerintah agar lebih peka terhadap kondisi kesehatan anak-anak penerima manfaat program.
Desakan KPAI ini menggemakan suara banyak pihak yang khawatir keselamatan generasi penerus bangsa dipertaruhkan. Program MBG yang semula disebut-sebut membawa asa pengentasan gizi buruk, kini justru dipandang berpotensi menciptakan trauma massal bila tidak segera dibenahi. Kegagalan pengawasan dalam sistem distribusi makanan bergizi gratis dianggap sebagai potret nyata lemahnya manajemen di lapangan.
Publik menuntut transparansi dan penindakan cepat mulai dari audit rantai distribusi pangan, pemeriksaan kualitas bahan makanan, hingga sanksi kepada pihak penyedia yang abai standar kesehatan. Tanpa langkah nyata, dikhawatirkan program MBG yang lahir dari niat mulia akan berubah menjadi sumber krisis baru di sektor kesehatan anak.
Sorotan terhadap MBG bukan hanya soal keamanan pangan, melainkan juga tentang kredibilitas pemerintah dalam menjalankan program besar. Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas menjadi tuntutan mendesak agar mimpi besar “Indonesia Bebas Malanutrisi” tak hancur oleh kelalaian birokrasi. (*/Rizky)
