EKSPOSTIMES.COM- Dunia kembali dibuat gemetar oleh pernyataan mengejutkan Donald Trump. Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Presiden Amerika Serikat itu mengancam akan menjatuhkan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi semua negara yang tergabung atau mendukung kebijakan kelompok BRICS termasuk Indonesia.
Ancaman itu sontak memantik reaksi dari berbagai negara, tak terkecuali dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025), Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tidak gegabah dan memilih bersikap waspada.
Baca Juga: Putin Sanjung Indonesia di BRICS, Negara Berwibawa, Siap Beri Kontribusi Global
“Ya, kita akan terus mengikuti (perkembangan) saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ujarnya tenang namun tegas.
Sri Mulyani menyatakan bahwa gejolak ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026.
“Dinamika global, terutama soal tarif resiprokal dari AS, menjadi salah satu variabel utama yang kami cermati dengan saksama,” tambahnya.
Pernyataan Trump muncul bertepatan dengan berlangsungnya KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, di mana Presiden RI Prabowo Subianto turut hadir bersama para pemimpin dunia. Dalam unggahan panasnya, Trump menuding BRICS sebagai “kelompok anti-Amerika” dan bersumpah akan menghukum semua negara pendukung kebijakan tersebut.
“Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya Selasa (8/7/2025).
Tak hanya itu, Trump juga menyebut surat pemberitahuan tarif akan mulai dikirimkan pada Senin pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB) sebuah sinyal bahwa kebijakan itu bisa berlaku dalam hitungan jam.
Dalam unggahan terpisah, Trump bahkan menantang langsung rencana dedolarisasi BRICS. Ia menyatakan bahwa setiap upaya untuk menggeser dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional akan dibalas dengan tarif hingga 100 persen.
“Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenakan tarif 100 persen,” tulisnya tajam.
Sebagaimana diketahui, wacana dedolarisasi kian menguat sejak sanksi ekonomi terhadap Rusia diberlakukan pada 2022. Sejumlah negara BRICS, termasuk Rusia dan Tiongkok, telah mendorong transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal demi mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, kehati-hatian adalah kunci.
“Kami tidak hanya memperhitungkan faktor domestik, tapi juga bagaimana arah kebijakan global yang sangat dinamis, termasuk pertemuan BRICS dan respons negara-negara besar,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia masih melanjutkan proses negosiasi dagang dengan AS, seraya menjaga posisi diplomatik dan ekonomi tetap stabil di tengah gempuran tekanan geopolitik. (*/Lian)
