Hukum & Kriminal

Polri Gandeng Mantan Penyidik KPK, Satgas Khusus Dikerahkan Amankan Pendapatan Negara

×

Polri Gandeng Mantan Penyidik KPK, Satgas Khusus Dikerahkan Amankan Pendapatan Negara

Sebarkan artikel ini
memperkenalkan Satgas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri yang dipimpin mantan penyidik KPK, di Bareskrim Polri, 19 Juni 2025.
Anggota Satgasus Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap.

EKSPOSTIMES.COM – Dalam langkah besar untuk menjaga setiap rupiah uang negara agar tidak bocor di jalan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Langkah ini disebut sebagai implementasi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebuah sinyal tegas bahwa era kebocoran anggaran sedang dihadapi dengan strategi dan personel pilihan.

Satgas yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor 3831 tanggal 31 Desember 2024 ini terdiri dari 33 mantan penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai Kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala, Satgas ini membawa aura baru dalam pemberantasan kebocoran penerimaan negara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Murka, Ormas Premanisme Ancam Dunia Usaha, Satgas Khusus Siap Sikat Habis

“Presiden memberi arahan langsung. Dan Kapolri menyadari bahwa Polri punya SDM yang tepat, mantan penyidik KPK yang sudah sangat terlatih dalam membongkar alur keuangan yang rumit dan penuh potensi penyelewengan,” ujar anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kamis (19/6/2025).

Dengan keahlian di bidang IT, kriminologi, tata kelola pemerintahan, hingga audit keuangan, Satgasus ini tak hanya bergerak sebagai “pengawas”, tapi juga mitra strategis bagi kementerian/lembaga yang ingin meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara optimal dan legal.

Selama enam bulan beroperasi, Satgassus telah bekerja sama dengan empat kementerian utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM

Salah satu hasil nyata disebutkan Yudi berasal dari KKP, yang setelah mendapat pendampingan, kini lebih optimal dalam memungut PNBP dari kapal-kapal perikanan tak berizin melalui legalisasi sistematis dan perbaikan tata kelola.

“Kita datang bukan untuk menghakimi, tetapi mendampingi dan memberi solusi. Mulai dari identifikasi masalah, FGD, tukar data, hingga menyusun rekomendasi strategis,” ujar Yudi.

Lebih dari itu, Satgassus juga siap turun tangan jika hambatan-hambatan pengoptimalan pendapatan negara ternyata menyentuh ranah pidana. Di situlah peran mantan penyidik menjadi relevanmendeteksi potensi korupsi sejak dini dan mendorong pencegahan secara sistemik.

Baca Juga: Satgas Pangan Bareskrim Polri Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil Jelang Ramadhan

Menurut Yudi, indikator keberhasilan Satgas ini tak hanya dilihat dari nilai PNBP yang naik, tapi juga dari terwujudnya efisiensi, transparansi, dan pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel.

“Output kami adalah rekomendasi strategis. Tapi outcome-nya, kita ingin lihat peningkatan penerimaan negara yang signifikan. Ini kerja panjang, tapi harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.

Kehadiran Satgassus ini menjadi pesan moral dan politik yang kuat: negara serius menjaga uang rakyat. Kementerian tidak lagi harus menghadapi permasalahan sendiri. Kini ada Polri dengan wajah baru, personel terlatih, dan semangat reformasi siap berdiri di sisi mereka. (*/riz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sbobet

INDOBET365

LALIGA365

pokerqq online

SBET11

slot gacor

yy4d