EKSPOSTIMES.COM- Di tengah derasnya isu seputar dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, publik ternyata punya sikap yang tegas: Mayoritas tidak percaya. Fakta ini terungkap dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa, 27 Mei 2025, dan langsung menarik perhatian publik serta pengamat politik.
Survei yang melibatkan 1.286 responden dari seluruh Indonesia menunjukkan bahwa 66,9 persen masyarakat menyatakan tidak percaya Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Temuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa masyarakat makin cermat dalam memilah informasi di tengah gempuran isu politik menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
“Kasus ini memang menyita perhatian luar biasa, namun mayoritas rakyat tetap rasional,” ujar Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Dengan margin of error ±2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen, survei ini dilakukan via sambungan telepon menggunakan metode double sampling. Yang menarik, 75,9 persen responden mengaku mengetahui isu dugaan ijazah palsu tersebut, menandakan isu ini menjangkau publik secara masif.
Adapun rincian hasil survei terhadap seluruh responden: sangat percaya 4,8%, percaya 14,3%, kurang percaya 23,8%, tidak percaya sama sekali 43,1% dan tidak tahu/tidak jawab 14,1%.
Sedangkan pada kelompok yang mengetahui kasusnya, sangat percaya 5,0%, percaya 13,7%, kurang percaya 24,7%, tidak percaya sama sekali 45,0%, dan tidak tahu/tidak jawab 11,6%.
Yang menarik, preferensi politik responden turut membentuk persepsi mereka. Misalnya, 78,8% pemilih Gerindra menyatakan tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Namun, dari basis pemilih PDIP, partai yang pernah menjadi perahu politik Jokowi, justru 25,6% menyatakan percaya pada dugaan tersebut.
Baca Juga: Roy Suryo Diperiksa Soal Ijazah Jokowi: ‘Saya Dicecar 26 Pertanyaan, Banyak yang Tak Relevan!
Indikator Politik Indonesia menyimpulkan bahwa meskipun isu ini menyebar luas, mayoritas publik tetap skeptis terhadap tuduhan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia makin cerdas dalam menyikapi dinamika politik, serta mampu membedakan fakta dari spekulasi.
“Kami menemukan bahwa persepsi publik tidak semata-mata digiring oleh isu viral, tapi juga oleh rasionalitas dan afiliasi politik,” tambah Burhanuddin. (dtc/tim)
