EKSPOSTIMES.COM- Perombakan strategis kembali mewarnai tubuh parlemen Indonesia. Mantan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal, resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggantikan Rahman Hadi yang sebelumnya menjabat.
Pelantikan berlangsung khidmat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Penunjukan Iqbal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden pada 9 Mei 2025.
Baca Juga: Menteri Pertanian Copot 11 Pejabat Kementan, Bongkar Skandal Pupuk Palsu Senilai Rp3,2 Triliun
Dalam sambutannya, Sultan Bachtiar menegaskan bahwa rotasi pejabat di lembaga negara merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Penunjukan Irjen Iqbal, menurutnya, bukan sekadar pergantian biasa, melainkan langkah akseleratif untuk mengangkat performa kelembagaan DPD RI di era kompetisi dan digitalisasi.
“Kami yakin Irjen Iqbal punya kompetensi manajerial dan komunikasi publik yang kuat. Itu dibutuhkan DPD hari ini, untuk lebih progresif dan berdampak nyata bagi rakyat daerah,” ujar Sultan.
Irjen Pol Mohammad Iqbal dikenal luas publik sebagai figur Polri yang komunikatif, visioner, dan bersih dari kontroversi. Namanya mencuat saat menjabat sebagai Kadiv Humas Mabes Polri, di mana ia sukses membangun narasi institusi yang terbuka dan informatif di tengah era media sosial.
Kariernya kemudian menanjak ke posisi Kapolda NTB dan Kapolda Riau, dua provinsi strategis yang menuntut kepemimpinan kuat di lapangan. Di NTB, Iqbal berperan penting dalam pengamanan event internasional seperti MotoGP Mandalika. Di Riau, ia konsisten mengawal penanganan karhutla, sebuah isu krusial dengan dampak lintas batas.
Menjelang pelantikan, Iqbal sempat menjalani masa penugasan sebagai Perwira Tinggi Polri di Baharkam yang diperbantukan di DPD RI, untuk mempelajari dinamika internal dan kebutuhan strategis lembaga legislatif tersebut.
Masuknya Iqbal sebagai Sekjen DPD RI membuka babak baru reformasi kelembagaan. Ia dihadapkan pada tantangan besar: memperkuat tata kelola birokrasi, mendorong efisiensi anggaran, mempercepat digitalisasi sistem, dan menciptakan sinergi antar-instansi untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih konkret.
Baca Juga: Ketua DPD Projo Sulut: Hentikan Framing Jahat Terhadap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
Tak hanya itu, publik menanti langkah Iqbal dalam merancang arah kebijakan baru yang mampu menempatkan DPD sebagai institusi lebih produktif dan relevan dalam dinamika kenegaraan.
Hingga kini, Irjen Iqbal belum menggelar konferensi pers resmi. Namun, sumber internal menyebut, pernyataan arah kebijakan dan strategi 100 hari sebagai Sekjen akan disampaikan dalam waktu dekat. (tim)
