EKSPOSTIMES.COM- Langkah besar pemerintah membangun ekonomi desa melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memasuki babak baru. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa target pembentukan 80.000 koperasi desa telah tercapai seratus persen. Namun, untuk memastikan koperasi benar-benar dimiliki dan dikendalikan oleh warga, Budi mensyaratkan setidaknya 50 persen dari total penduduk desa harus menjadi anggota koperasi.
“Kalau satu desa punya 4.000 penduduk, maka minimal 2.000 orang harus jadi anggota. Itu wujud kepemilikan kolektif,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/6).
Budi menjelaskan, partisipasi aktif warga bukan hanya soal jumlah, tetapi juga menjadi syarat utama agar koperasi desa dapat memperoleh akses pendanaan. Menurutnya, keberhasilan koperasi sangat tergantung pada keterlibatan warga, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
“Kalau masyarakat sudah merasakan manfaatnya, saya yakin mereka akan berlomba-lomba bergabung,” tegas Budi optimis.
Per 23 Mei 2025, tercatat 80.352 koperasi desa telah terbentuk, dan lebih dari 61.000 di antaranya telah mendapatkan legalitas badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM. Legalitas penuh seluruh koperasi ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025, dengan operasionalisasi dimulai Juli hingga Oktober mendatang.
Namun di balik pencapaian ini, muncul tantangan besar. Pemerintah telah mengalokasikan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar per koperasi, dengan total kebutuhan dana program ditaksir mencapai Rp400 triliun. Dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang harus dikembalikan dalam jangka waktu enam tahun.
“Ini murni pinjaman, bukan dana hibah. Tapi dengan tenor yang cukup panjang agar tidak memberatkan koperasi,” ujar Budi.
Skema ini menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan, terutama terkait risiko kredit macet (NPL) dan potensi membebani fiskal desa. Data OJK terbaru menunjukkan bahwa NPL perbankan meningkat dari 2,08 persen pada Desember 2024 menjadi 2,17 persen pada Maret 2025. Sementara indikator loan at risk juga naik menjadi 9,86 persen.
Setiap Kopdes Merah Putih akan menjalankan tujuh unit usaha, mulai dari gerai sembako, apotek desa, outlet simpan pinjam, klinik kesehatan, cold storage, hingga layanan logistik. Model bisnis ini dinilai ambisius dan menuntut kemampuan manajerial tinggi dari para pengurus koperasi.
Selain keterlibatan warga, syarat lain untuk memperoleh pendanaan adalah peningkatan kualitas SDM koperasi, pelatihan manajemen, serta rekam jejak keuangan pengurus yang diverifikasi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Kami ingin memastikan bahwa koperasi ini tidak menjadi alat segelintir orang. Harus dikelola profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.
Baca Juga: Pendamping Desa Dituding Langgar Aturan, Koperasi Merah Putih Terancam Jadi Skema Korupsi Baru
Program Kopdes Merah Putih diproyeksikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan berbasis desa. Namun, dengan nilai pembiayaan yang luar biasa besar dan model manajemen yang kompleks, keberhasilan program ini akan bergantung pada keseriusan pengawasan dan ketegasan dalam pengelolaan risiko.
Pertanyaan publik kini menggantung: apakah koperasi ini akan benar-benar menjadi milik rakyat desa, atau justru berisiko menjadi beban fiskal baru yang diam-diam menghantui dari balik gemuruh semangat gotong royong?
Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, eksperimen ekonomi rakyat skala nasional ini sedang berlangsung dan seluruh Indonesia sedang menyaksikannya. (*/riz)
