EKSPOSTIMES.COM- Dunia pendidikan di Kabupaten Minahasa kembali tercoreng. SMP Negeri 4 Tondano, sekolah unggulan yang selama ini dikenal karena prestasinya, kini diguncang isu serius: dugaan intervensi pejabat Dinas Pendidikan dalam proses penerimaan siswa baru (PPDB).
Sorotan tajam kini tertuju pada Kepala Dinas Pendidikan Hansye Tommy Wuwungan, SPd, MM dan Sekretaris Dinas Franky Waworuntu, SH, MAP. Keduanya diduga memaksakan masuk calon siswa titipan meski proses pendaftaran telah resmi ditutup. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap pihak sekolah yang selama ini dikenal bersih dari praktik KKN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul keberatan dari dua pejabat tersebut setelah anak-anak yang mereka “rekomendasikan” tidak lolos seleksi. Padahal, seleksi dilakukan ketat. Dari 400 pendaftar, hanya 220 siswa diterima karena keterbatasan ruang. Kepala Sekolah Melky Palilingan, S.Pd. disebut tetap teguh menolak praktik titipan.
“Kami tidak mau rusak sistem yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya karena tekanan dari atas. Kalau dipaksa, maka itu bunuh karakter sekolah ini,” ucap beberapa guru, yang minta identitasnya disamarkan karena alasan keamanan.
Mereka juga menegaskan tidak akan tunduk pada intervensi dan tetap menjunjung integritas serta transparansi dalam PPDB.
Reaksi keras pun datang dari sejumlah tokoh masyarakat Minahasa. Mereka meminta Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang bertindak cepat.
“Kalau dua pejabat ini terbukti bermain, copot saja! Sudah ada temuan BPK yang jadi dasar evaluasi, apa lagi yang ditunggu?” kata Jefry Nongko, aktivis pendidikan yang dikenal vokal ini.
Ia menyebut kejadian ini sebagai noda hitam bagi dunia pendidikan Minahasa yang seharusnya menjadi ruang integritas, bukan transaksi kepentingan.
Gelombang keresahan juga melanda para orang tua siswa. Mereka mengancam akan melakukan aksi ke Kantor Bupati jika nama anak-anak mereka digeser demi siswa titipan.
“Kalau anak kami digeser hanya karena tidak punya orang dalam, kami siap demo! Jangan permainkan masa depan anak kami!” teriak sejumlah orang tua yang kecewa berat
Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 4 Tondano, Melky Palilingan hanya memberikan komentar singkat namun penuh makna.
“Saya hanya menjalankan aturan. Kami ingin menjaga marwah sekolah ini. Jangan langgar sistem demi kepentingan pribadi,” katanya.
Sementara dua pejabat yang disorot, Kadis Hansye Wuwungan dan Sekdis Franky Waworuntu, tidak bisa ditemui saat wartawan menyambangi kantor Dinas Pendidikan.
“Pak Kadis saya tidak tahu ke mana, Pak Sek tadi ke DPRD,” ucap seorang staf.
Dugaan intervensi ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Minahasa. Jika benar terjadi, ini bukan hanya soal titipan, tapi soal pembusukan sistem. Publik mendesak: bersihkan pendidikan dari kepentingan dan praktek kolutif. Jika dibiarkan, pendidikan hanya akan jadi panggung kekuasaan, bukan tempat mencetak masa depan. (len)
