EKSPOSTIMES.COM- Suara masyarakat kembali menggema melalui sebuah surat terbuka yang disampaikan oleh Rommy Dapu, seorang pemerhati kemanusiaan yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi rakyat kecil.
Dalam unggahan di akun Facebooknya, Rommy menyampaikan harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menindaklanjuti berbagai permasalahan yang masih membelit layanan BPJS Kesehatan.
Rommy dengan lugas dan penuh kepedulian menyoroti sejumlah isu mendesak, seperti pelayanan kesehatan yang dinilai belum optimal, prosedur administrasi yang membingungkan, dan keterlambatan pembayaran klaim BPJS ke fasilitas kesehatan.
Ia juga menyoroti keberatan masyarakat terhadap kenaikan iuran BPJS yang dinilai memberatkan kelompok masyarakat ekonomi lemah.
“BPJS Kesehatan adalah program yang sangat membantu kami, khususnya yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Namun, kami sering kali menghadapi kendala seperti antrian panjang dan prosedur yang rumit saat membutuhkan layanan. Hal ini sangat menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang sedang dalam kondisi darurat,” ungkap Rommy dengan penuh keprihatinan.
Dalam surat tersebut, Rommy juga memberikan beberapa rekomendasi konstruktif kepada pemerintah, seperti memperketat pengawasan terhadap implementasi BPJS di daerah, memperbaiki sistem administrasi, dan memastikan pembayaran klaim dilakukan secara tepat waktu agar layanan kesehatan tidak terganggu.
Rommy menyoroti persoalan serius terkait pengelolaan donor darah di rumah sakit tipe A, khususnya di Unit Pengelola Darah RSUP Prof. Kandou Manado. Ia menilai, mekanisme pengelolaan darah sering kali membuat masyarakat kesulitan mendapatkan donor darah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keluarga pendonor atau berasal dari luar daerah.
“Bayangkan betapa sulitnya keluarga pasien yang membutuhkan hingga 15 kantong darah. Banyak yang akhirnya harus membayar pendonor, meski kita tahu seharusnya ada stok darah yang cukup di PMI. Namun, kurangnya koordinasi antara rumah sakit dan PMI menjadi penghambat besar. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tegas Rommy.
Ia juga mengusulkan langkah-langkah solutif, seperti membangun bank darah di setiap puskesmas, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah, dan memanfaatkan dana desa untuk membiayai iuran BPJS Kelas 3 bagi masyarakat kurang mampu.
Tak hanya itu, Rommy meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemutihan tunggakan BPJS bagi masyarakat miskin hingga akhir 2024. Ia menyoroti beban berat yang harus ditanggung keluarga ketika dihadapkan pada tunggakan dan denda pelayanan yang tak mampu mereka bayar, bahkan hingga harus menjual harta benda untuk mendapatkan perawatan.
“BPJS adalah bukti nyata kehadiran negara untuk melayani rakyat. Namun, layanan ini hanya akan berarti jika benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian khusus untuk memastikan pelayanan BPJS menjadi lebih baik dan manusiawi,” pungkas Rommy penuh harapan. (rizky)
