EKSPOSTIMES.COM– Ancaman gelombang baru COVID-19 kembali menghantui Indonesia. Menyusul laporan terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait temuan kasus COVID-19 yang kembali meningkat, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat, Lucy Kurniasari, langsung bersuara lantang. Ia mendesak Kemenkes untuk segera mengambil langkah antisipatif dan responsif, termasuk mengingatkan seluruh rumah sakit agar bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan kasus.
“Kesiapan rumah sakit yang dimaksud adalah kecukupan tenaga medis, tenaga kesehatan, obat-obatan, serta kesiapan ruang rawat inap. Ini penting agar kita tidak kecolongan jika penyebaran COVID-19 berlangsung cepat,” tegas Lucy kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).
Baca Juga: Waspada! Covid-19 Mengintai Lewat Bandara, BBKK Soetta Perketat Protokol Penumpang Internasional
Menurutnya, lonjakan kasus bisa terjadi dalam waktu singkat, apalagi dengan mobilitas masyarakat yang meningkat menjelang libur panjang Idul Adha. Oleh sebab itu, sistem kesehatan nasional harus disiapkan sejak dini agar penanganan pasien bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
Koordinasi Antar Kementerian Jadi Kunci
Lucy juga mendorong Kemenkes tidak bekerja sendiri dalam menangani situasi ini. Ia meminta ada sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk mengendalikan potensi penyebaran virus lewat jalur transportasi.
“Misalnya, kerja sama dengan Kementerian Perhubungan bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dari pintu masuk ke Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan. Sejak awal, protokol kesehatan seperti penggunaan masker harus ditegakkan,” ujar politisi Demokrat itu.
Ia juga mengingatkan bahwa sifat virus COVID-19 yang mudah bermutasi dan cepat menular menjadikan pengawasan di pintu-pintu masuk sangat krusial. Terlebih lagi, Indonesia saat ini menghadapi kedatangan wisatawan asing maupun arus mudik dan balik dalam jumlah besar.
Peringatan Lucy muncul setelah Kemenkes melaporkan adanya penambahan 7 kasus baru COVID-19 per Senin (2/6), sehingga total kasus sepanjang tahun 2025 mencapai 72 pasien. Meski terlihat masih terkendali, ada kekhawatiran tersendiri karena angka positivity rate kini naik menjadi 2,05 persen, setelah sempat berada di bawah 1 persen.
Kemenkes telah menerbitkan surat edaran bernomor SR.03.01/C/1422/2025 yang menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di seluruh jajaran kesehatan nasional. Surat tersebut juga menyebutkan varian COVID-19 yang kini dominan di kawasan Asia Tenggara.
Menurut edaran itu, varian MB.1.1 menjadi strain yang paling banyak ditemukan di Indonesia, sementara di negara tetangga seperti Thailand didominasi varian XEC dan JN.1, Singapura oleh LF.7 dan NB.1.8, serta Malaysia oleh XEC.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, UPT bidang laboratorium, hingga instansi karantina kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi tidak hanya COVID-19, tapi juga penyakit potensial lainnya yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Baca Juga: Kasus COVID-19 Kembali Muncul, Menkes Lapor Presiden: Masih Terkendali
Tak hanya pemerintah, Lucy juga menekankan pentingnya kewaspadaan di tingkat masyarakat. Ia mengimbau publik kembali disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker dan menjaga jarak di tempat ramai.
“Kita semua harus antisipatif dan responsif. Jangan menunggu lonjakan terjadi baru kita panik. Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat adalah kembali menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga kebersihan, dan menghindari kerumunan,” tegasnya.
Lucy menambahkan, pengalaman tiga tahun pandemi sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Kesigapan, koordinasi, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan menjadi faktor utama dalam menghindari krisis kesehatan yang lebih besar.
Kondisi saat ini masih belum bisa dikategorikan sebagai gelombang baru, namun para ahli kesehatan menyebut situasi ini sebagai “alarm dini”. Jika tidak ditanggapi serius, bukan tidak mungkin Indonesia kembali terjebak dalam situasi darurat sebagaimana yang terjadi pada 2020–2021.
Dengan jumlah kasus yang mulai meningkat, mobilitas masyarakat yang tinggi, dan masuknya berbagai varian baru, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi agar pandemi benar-benar tidak kembali mengguncang Indonesia. (*/tim)
