EKSPOSTIMES.COM- Harapan Indonesia memiliki armada jet tempur canggih F-15EX dari Amerika Serikat masih jauh dari kata final. Kementerian Pertahanan (Kemenhan RI) menyatakan bahwa proses pembelian F-15EX baru sampai tahap awal dan belum memasuki ikatan kontrak apa pun.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, dalam sebuah webinar strategis dari Jakarta, Kamis (17/4/2025).
“Perlu ditegaskan bahwa kami belum menandatangani kontrak untuk pengadaan F-15EX. Proses ini masih panjang dan bisa memakan waktu hingga 6–7 tahun,” kata Frega.
Baca Juga: TNI Dapat Tugas Baru di Pertahanan Siber, Kemenhan: Bukan untuk Mata-matai Warga!
Pernyataan ini sekaligus meluruskan persepsi publik yang mengira jet tempur generasi terbaru itu sudah dalam tahap pembelian resmi. Ia menambahkan, meski MoU (nota kesepahaman) sudah diteken oleh Menteri Pertahanan sebelumnya, Prabowo Subianto, dengan pihak Boeing pada 2023, itu bukan kontrak yang mengikat.
“MoU hanya menunjukkan keseriusan arah kerja sama, bukan pengadaan resmi,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Frega juga merespons pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin soal rencana membentuk hingga 500 batalyon militer. Menurutnya, itu adalah visi jangka panjang yang tak bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
“Yang realistis sekarang adalah pembentukan 100 batalyon baru, terutama dari pengembangan kompi terpisah yang ada di TNI AD,” ujarnya.
Pembentukan batalyon ini dirancang tidak hanya untuk aspek pertahanan militer, tetapi juga untuk menghadapi ancaman nonkonvensional seperti perubahan iklim, krisis pangan, hingga logistik nasional.
Frega mengungkap bahwa skenario ini merupakan bagian dari strategi pertahanan berbasis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana militer adalah ujung tombak, tetapi seluruh elemen bangsa ikut berperan.
Salah satu pertanyaan paling menarik dalam diskusi tersebut adalah soal kemungkinan Indonesia menerapkan wajib militer. Frega tak menampik kemungkinan itu, tapi menekankan satu hal penting: biaya.
Baca. juga: BEM Universitas Udayana Tolak Kerja Sama dengan TNI AD, Khawatirkan Ancaman Kebebasan Akademik
“Secara prinsip, wajib militer itu mungkin. Tapi sekarang biayanya masih sangat besar bagi negara,” katanya.
Ia menegaskan, bila kapasitas anggaran nasional membaik di masa depan, Indonesia bisa saja menerapkan model serupa dengan Korea Selatan atau Singapura.
Namun, ia mengingatkan agar wajib militer tidak disalahartikan sebagai militerisasi masyarakat.
“Itu bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan. Tapi sekarang, kami masih mengandalkan model sukarela seperti Komponen Cadangan (Komcad) dan program Bela Negara,” jelasnya.
Pesawat F-15EX, yang menjadi incaran Indonesia, merupakan salah satu jet tempur paling mutakhir milik Amerika Serikat. Dengan kemampuan tempur superior dan teknologi avionik canggih, F-15EX digadang-gadang akan memperkuat postur udara Indonesia di masa depan.
Namun, tantangan anggaran dan dinamika geopolitik membuat proses akuisisi ini berjalan hati-hati.
“Kita ingin modernisasi, tapi juga harus realistis,” kata Frega, mengakhiri. (tim)
