EKSPOSTIMES.COM- Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tegas menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi polemik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah menjadi sorotan publik dan proses hukum.
Pihak UGM menegaskan, Jokowi adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan UGM yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya dan lulus pada 5 November 1985.
Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro. Ia menekankan bahwa pihak kampus memiliki seluruh bukti administratif dan dokumen otentik yang menunjukkan bahwa Jokowi menjalani proses pendidikan sesuai aturan tridarma perguruan tinggi.
“Joko Widodo terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa sejak awal hingga lulus. Semua dokumen, mulai dari registrasi hingga kegiatan akademik seperti KKN dan skripsi, ada di kami. Kami siap membuktikan keabsahannya di pengadilan,” tegas Wening dalam konferensi pers di Kampus UGM, Selasa (15/4).
Pernyataan ini muncul setelah adanya kunjungan puluhan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan UGM. Dalam kunjungan itu, tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia mempertanyakan validitas ijazah Presiden.
Menanggapi hal itu, UGM tidak tinggal diam. Wening menegaskan bahwa jika memang diperlukan, pihak kampus siap hadir sebagai saksi di pengadilan dan membuka data akademik yang relevan.
“Kami adalah institusi resmi yang bertanggung jawab terhadap rekam jejak akademik para alumni. Bila dibutuhkan dalam proses hukum, kami siap hadir dengan membawa bukti,” ungkapnya.
Baca Juga: Bantah Keras Tuduhan Pemalsuan Ijazah Jokowi, UGM: Tuduhan Tak Berdasar, Hanya Menyesatkan!
Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, memastikan bahwa semua dokumen pendukung pendidikan Jokowi tersimpan baik. Meski ijazah asli berada di tangan Presiden, UGM menyimpan salinan resmi serta seluruh arsip akademik lainnya.
“Kami tidak hanya menyimpan salinan ijazah, tapi juga dokumen seperti transkrip nilai, bukti keikutsertaan KKN, hingga skripsi beliau. Jika proses hukum membutuhkan, kami akan hadir membawa semuanya,” ujar Sigit.
Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, turut menambahkan bahwa data skripsi Jokowi masih tersedia di perpustakaan kampus dan dapat diakses publik sesuai prosedur yang berlaku. UGM juga siap bekerja sama jika ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum.
Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, UGM menegaskan pentingnya menjaga marwah lembaga pendidikan dari isu-isu yang tidak berdasar. Pihak universitas berharap proses hukum dapat menjadi jalan untuk meluruskan informasi dan mengakhiri polemik yang ada.
“Kami harap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum diverifikasi. Integritas akademik adalah harga mati bagi kami,” tutup Wening. (tim)
