EKSPOSTIMES.COM- Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat, otoritas Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan dengan mengerahkan ribuan personel kepolisian di berbagai titik strategis ibu kota, Seoul.
Menurut laporan Yonhap News, polisi telah menaikkan tingkat kewaspadaan ke level tertinggi kedua pada Kamis dan berencana menurunkan sekitar 14.000 personel untuk mengamankan situasi.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi aksi massa dan gangguan keamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.
Majelis hakim yang terdiri dari delapan orang akan menentukan apakah Yoon Suk Yeol akan kembali menjabat atau resmi diberhentikan.
Presiden Yoon sebelumnya dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember akibat kegagalannya dalam upaya darurat militer, yang mengakibatkan krisis politik terburuk dalam sejarah modern Korea Selatan.
Jika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemakzulan, Yoon akan segera kembali menjalankan tugasnya sebagai presiden. Namun, jika pemakzulan ditegakkan, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden darurat dalam waktu 60 hari.
Baca Juga: Kebakaran Hutan di Tenggara Korea Selatan Meluas, Otoritas Kerahkan Puluhan Helikopter
Berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan pemakzulan harus didukung oleh minimal enam dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo pada akhir bulan lalu, yang membuatnya kembali menjalankan tugasnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, Kepolisian Korea Selatan telah mengaktifkan peringatan “Eulho,” yang menempatkan setengah dari total personel polisi dalam keadaan siaga darurat.
Sementara itu, pada hari putusan, status kewaspadaan akan ditingkatkan ke level tertinggi “Gapho,” yang berarti seluruh pasukan akan dikerahkan sepenuhnya.
Sebagai bagian dari strategi pengamanan, polisi telah melakukan operasi “zona vakum” di sekitar Mahkamah Konstitusi dengan menutup akses menggunakan bus polisi untuk mencegah potensi gangguan dari kelompok demonstran.
Selain pengamanan internal, militer Korea Selatan juga meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan Korea Utara. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea.
Sidang Mahkamah Konstitusi pada Jumat akan disiarkan secara langsung dan dapat dihadiri oleh publik. Namun, menurut tim hukumnya, Yoon Suk Yeol tidak akan menghadiri sidang tersebut.
Sebelumnya, pada Januari, Yoon sempat ditangkap dan didakwa atas tuduhan pemberontakan kriminal. Namun, bulan lalu, pengadilan distrik Seoul membatalkan penangkapannya, memungkinkan dia untuk diadili tanpa harus menjalani tahanan fisik.
Dengan meningkatnya tensi politik dan keamanan di Korea Selatan, semua pihak kini menanti keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan arah kepemimpinan negara dalam beberapa bulan ke depan. (tim)
