EKSPOSTIMES.COM- Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait aksi teror berupa kiriman kepala babi ke kantor Tempo justru memicu gelombang kecaman. Alih-alih menunjukkan keprihatinan, Hasan merespons dengan candaan yang dianggap meremehkan ancaman terhadap kebebasan pers.
“Sudah dimasak aja, kepala babi dimasak aja. Saya lihat di media sosialnya Fransisca (jurnalis Tempo), justru dia minta dikirimin daging babi. Artinya dia tidak terancam kan, buktinya dia bisa bercanda,” ujar Hasan saat ditemui di Kompleks Istana, Jumat (21/3/2025).
Pernyataan ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi pers, aktivis kebebasan sipil, hingga politisi.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai ucapan Hasan tidak berempati dan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers.
“Pernyataan tersebut cenderung merendahkan dan sama sekali tidak menunjukkan empati. Ini berbahaya karena bisa dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap aksi teror terhadap jurnalis,” tegas Koalisi dalam pernyataan resminya, Sabtu (22/3/2025).
Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Hasan dari jabatannya.
“Kami meminta Presiden untuk mempertimbangkan kembali posisi Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pernyataan yang menyepelekan ancaman terhadap jurnalis tidak bisa ditoleransi,” lanjut pernyataan tersebut.
Dewan Pers ikut mengecam aksi teror ini dan meminta aparat kepolisian bergerak cepat mengungkap dalangnya. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan bahwa kejadian ini bukan hal sepele.
“Mengirim kepala babi ke kantor redaksi adalah bentuk nyata ancaman terhadap kebebasan pers. Ini bukan sekadar lelucon, tetapi intimidasi serius yang harus diusut tuntas,” kata Ninik dalam konferensi pers, Jumat (21/3/2025).
Dewan Pers juga meminta kepolisian menunjukkan komitmennya dengan mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelakunya.
“Jika tidak ditindak tegas, ini bisa menjadi preseden buruk dan semakin mempersempit ruang kebebasan pers di Indonesia,” tambah Ninik.
Bukan hanya komunitas jurnalis, politisi dari berbagai partai juga mengkritik sikap Hasan yang dianggap tidak mencerminkan komunikasi yang bertanggung jawab.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyebut pernyataan Hasan berbahaya bagi demokrasi.
“Seorang pejabat publik tidak seharusnya berbicara seperti itu. Ini bukan hanya soal Tempo, ini soal kebebasan pers di negara demokrasi,” ujarnya melalui akun media sosialnya.
Sementara itu, aktivis kebebasan sipil, Haris Azhar, menilai pernyataan Hasan justru menormalisasi intimidasi terhadap jurnalis.
“Alih-alih membela kebebasan pers, pernyataan ini justru bisa dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap praktik teror semacam ini,” kata Haris.
Sejauh ini, kepolisian menyatakan masih menyelidiki pelaku pengiriman kepala babi tersebut. Namun, kritik mulai muncul karena belum ada perkembangan signifikan dalam penyelidikan. (tim)
