EKSPOSTIMES.COM- Efisiensi dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menjadi sorotan utama dalam pertemuan strategis yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (12/3/2025). Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam sosialisasi kebijakan ini, yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulut.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa APBD bukan sekadar soal angka serapan, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, efisiensi dan realokasi anggaran adalah keharusan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Anggaran yang besar tanpa realokasi yang tepat hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa hasil konkret di lapangan,” tegas Bima Arya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung program prioritas yang langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulut untuk memastikan anggaran dikelola dengan transparan dan efektif.
“Kami siap mendukung penuh kebijakan efisiensi dan realokasi ini. Setiap daerah harus benar-benar memahami mana belanja yang esensial dan mana yang harus dikoreksi agar tidak ada pemborosan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar cermat dalam merevisi anggaran sehingga tidak ada kesalahan teknis yang bisa menghambat pembangunan.
“Kita harus memahami regulasi dengan baik, sehingga saat APBD diketok oleh DPRD, kita bisa langsung bergerak dan bekerja untuk kemajuan Sulawesi Utara,” tambahnya.
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan APBD.
“Akan ada uji petik di berbagai daerah untuk melihat bagaimana APBD dikelola. Ini bukan sekadar sosialisasi, tapi juga komitmen untuk mencegah kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ini akan dilakukan secara berjenjang, dari pusat hingga daerah, sehingga tidak ada celah bagi oknum yang ingin bermain-main dengan anggaran.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi pengelolaan keuangan daerah di Sulut. Dengan anggaran yang lebih efisien dan realokasi yang tepat sasaran, pembangunan di daerah bisa berjalan lebih cepat dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Kemendagri jika ada hal yang kurang dipahami. Kita ingin memastikan bahwa APBD 2025 bisa menjadi instrumen pembangunan yang nyata dan efektif,” pungkas Gubernur Yulius. (riz)
